Hukuman Mati di RKUHP Dikritik, Menkumham: Kita Ambil Jalan Tengahnya

Yasonna mengungkapkan pelaksana hukuman mati ini dapat diganti sejalan dengan masa tahanan.

Hukuman Mati di RKUHP Dikritik, Menkumham: Kita Ambil Jalan Tengahnya
Fahdi Fahlevi
Menkumham Yasonna Laoly 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasal hukuman mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mendapatkan kritik karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menanggapi hal tersebut, Menkumham, Yasonna Laoly, menilai pemerintah harus mendengar seluruh aspirasi terkait hukuman tersebut. Menurutnya, ada juga pihak yang menghendaki hukuman tersebut.

"Kita kan harus menampung seluruh aspirasi. Ada yang menghendaki tidak ada hukuman mati. Bahkan menyisir konstitusi. Ada yang mengatakan masih bisa dilakukan hukuman mati. Maka kita ambil jalan tengahnya," ujar Yasonna di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Baca: Sumsum Tulang Belakang Pramono Edhie Wibowo Pas untuk Ani Yudhoyono, Ini Akibatnya Jika Tak Cocok

Yasonna mengungkapkan pelaksana hukuman mati ini dapat diganti sejalan dengan masa tahanan. Sehingga pelaksanaan hukuman mati dapat dibatalkan.

"Masih disebutkan ada hukuman mati tapi commutable. Dapat dirubah setelah 10 tahun dia berkelakuan baik ya dapat diubah," ungkap Yasonna.

Seperti diketahui, beberapa LSM dan koalisi masyarakat sipil mengkritik Pasal hukuman mati dalam RKUHP. Pasal pidana mati dalam RKUHP dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan HAM internasional.

Pembahasan RUU KUHP sendiri sudah berlangsung sejak DPR periode 2009-2014.

Karena tidak berhasil diselesaikan dan DPR tidak mengenal sistem legislasi warisan maka pembahasan RUU KUHP harus dimulai lagi dari awal oleh DPR periode 2014-2019.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved