Kasus Kapolres Garut, BPN Singgung People Power Amien Rais

Karena menurut Dradjad saat ini banyak penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Mulai dari menteri hingga kepala desa.

Kasus Kapolres Garut, BPN Singgung People Power Amien Rais
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Dradjad Wibowo 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mengatakan, dugaan adanya pengarahan yang dilakukan oleh Kapolres Garut untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu merupakan contoh yang menjadi alasan Amien Rais bersuara lantang soal penyelenggaraan Pemilu.

"Ini salah satu bukti mengapa pak Amien sampai bersuara keras soal people power," ujar Dradjad saat dihubungi, Senin, (1/4/2019).

Karena menurut Dradjad saat ini banyak penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Mulai dari menteri hingga kepala desa.

"Saking masifnya, jangan-jangan penggunaan kata oknum malah keliru," katanya.

Baca: Driver Mobil Rental di Sidoarjo Tertangkap Bawa Sabu-sabu 4 Kg dan Ratusan Pil Ekstasi

Penyalahgunaan kekuasaan tersebut menurutnya sangat jelas merugikan. Selain menggunakan uang negara untuk kepentingan calon tertentu, penyalahgunaan kekuasaan tersebut membuat Pemilu menjadi tidak demokratis.

"Lihat saja praktek politik uang dan politik bingkisan. Syukurlah KPK berhasil menangkap tangan politisi yang korupsi untuk membiayai serangan fajar. Itu pun hanya puncak gunung es saja," katanya.

Sebelumnya dilansir dari Tribun Jabar, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, yang menyebut adanya arahan untuk mendukung capres 01, Jokowi, dibantah Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna.

Budi Satria Wiguna menyebut tudingan itu tidak berdasar. Menurutnya, mutasi yang dilakukan kepada Sulman sudah sesuai dengan aturan. Apalagi Sulman sudah cukup lama menjadi Kapolsek.

"Itu tidak berdasar (mutasi karena berfoto dengan tokoh 02). Setiap bulan kami kumpulkan para kapolsek tapi hanya membicarakan soal pengamanan," ujar Budi Satria Wiguna saat ditemui di rumah dinas Kapolres Garut, Minggu (31/3/2019).

Pengumpulan para kapolsek setiap bulan, lanjutnya, hanya untuk membicarakan penanganan kerawanan. Terutama menjelang Pemilu 2019. Apalagi Garut memiliki wilayah yang cukup luas.

"Garut ini rawan konflik dengan intensitas kriminal tinggi. Jadi wajar langkah-langkah pencegahan harus dilakukan," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved