PDIP: Pangkalan Militer Asing Bertentangan dengan Kehendak Sejarah Pembentukan RI

Ringkasan Berita:

• Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan keberadaan pangkalan militer asing di Indonesia bertentangan dengan sejarah dan prinsip dasar pembentukan Republik Indonesia.
• Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran sebagian pihak terkait rencana pembangunan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati melalui kerja sama pertahanan Indonesia–AS. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa keberadaan pangkalan militer asing di Indonesia bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Hasto menegaskan melalui berbagai forum historis seperti Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok, hingga Konferensi Anti Pangkalan Militer Asing, Indonesia telah membuktikan bahwa Pancasila mampu bekerja dan diakui dalam sistem internasional.

"Jadi kalau ada yang berpikir Indonesia ada pangkalan militer asing maka itu bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan Republik ini," kata Hasto.

Hasto menjelaskan kepemimpinan geopolitik Indonesia di mata dunia tidak diukur dari seberapa besar anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan dari kontribusi nyata dalam membangun peradaban dunia.

Ia mencontohkan Dasasila Bandung yang lahir dari KAA 1955.

Dokumen historis tersebut terbukti menjadi inspirasi kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, sekaligus mengubah konstelasi politik dunia yang semula bipolar menjadi multipolar.

"Jadi, kita memimpin dengan ide gagasan, dengan suatu tindakan-tindakan konkret melawan apa yang disebut sebagai neokolonialisme dan imperialisme," ujar Hasto. 

Menurut Hasto, hakikat kemanusiaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas memandatkan Indonesia untuk membangun persaudaraan dunia dan menentang segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan serta perikeadilan.

Suara kemanusiaan ini pula yang mendasari sikap tegas Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam merespons ketidakadilan di Timur Tengah pada masa kepemimpinannya.

"Ibu Mega dengan lantang membela kedaulatan bangsa Irak ketika terjadi aksi unilateral Amerika Serikat. Demikian pula sikap tegas Ibu Mega terhadap persoalan Iran. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarnoputri," ucap Hasto. 

Isu pangkalan militer

Sejauh ini belum  ada pangkalan militer asing yang resmi di Indonesia.

Selama ini, pemerintah Indonesia secara konsisten menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan melarang pendirian pangkalan militer asing di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun belakangan ini sejumlah pihak khawatir Amerika Serikat (AS) akan membangun pangkalan militer di Indonesia.

Hal itu menyusul kerja sama pertahanan Indonesia dan AS soal Wacana Fasilitas Perawatan (MRO) di Kertajati.