Pengamat Sebut Pemilu 2019 Cukup Tragis Karena Banyak Petugas KPPS Meninggal Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan cukup tragis.

Hal itu disampaikannya menanggapi banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas.

"Saya setuju kalau dikatakan pemilu kali ini cukup tragis, karena apa? kita belum pernah mengalami kejadian (korban meninggal KPPS) seperti ini," kata Ade Reza Hariyadi dalam diskusi bertajuk 'Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak 2019', di RM Mbah Jingkrak, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca: Respons Pemain Persib Bandung Atas Mundurnya Jadwal Liga 1 2019: Prediksi Bojan Malisic Tepat

Menurutnya pernyataan Pemilu 2019 sebagai Pemilu gagal dinilai terlalu tergesa-gesa.

Alasannya, hingga saat ini Pemilu belum selesai.

"Kalau dikatakan ini Pemilu curang kemudian gagal saya kira tidak tepat karena permainan belum selesai, karena itu perlu dikoreksi pernyataan yang tergesa-gesa itu," katanya.

Baca: Prabowo Tuding Pemilu Curang, Sandiaga Uno Yakin Pemilu 2019 Jujur dan Adil, Mulai Berseberangan?

Menurutnya, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas menjadi catatan kelam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Ia menilai perlu adanya evaluasi terkait sistem Pemilu secara serentak.

Baca: Irfan Sbaztian Jatuh ke Pelukan Wanita Lain, Elly Sugigi Tak Mau Lagi Pacaran dengan Pria Ganteng

"Saya kira ini suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan kita patut prihatin dan evaluasi sementara saya tapi kekurang cakapan dalam manajemen pemilu sehingga tidak mengantisipasi potensi-potensi ini, karena itu ini merupakan suatu catatan yang sangat serius," jelasnya.

Sebagai informasi, hingga kemarin sore (24/4/2019) data KPU menunjukkan ada 144 petugas KPPS meninggal dunia dan 883 lainnya sakit.

Total ada 1.027 orang terkena musibah akibat kerja maraton menyukseskan gelaran Pemilu 2019.

Bawaslu masih sanggup

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai tidak perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR guna menangani dugaan kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Usulan dibentuknya Pansus tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

"DPR ngapain, kan ada Bawaslu, gitu aja," kata Rahmat Bagja usai diskusi bertajuk Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak 2019, di RM Mbah Jingkrak, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca: Menlu RI Retno Marsudi Akan Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB di New York ‎pada Awal Mei 2019

Menurutnya, Bawaslu masih mampu untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Termasuk dugaan kecurangan yang menurut Fadli terjadi secara masif.

Baca: Pengamat Nilai Usulan Fadli Zon Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Terlalu Emosional

Untuk itu, Rahmat Bagja mempersilakan semua pihak yang menemukan indikasi kecurangan untuk melaporkan kepada Bawaslu.

"Masih (mampu menangani permasalahan Pemilu), silakan kalau mau laporan ke kami silakan," katanya.

Usulan Fadli Zon

Dikutip dari kompas.com, Fadli Zon mengusulkan ada pansus kecurangan Pemilu 2019, apa alasannya?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.

Baca: Ungkap Alasan Rekapitulasi Suara Tim BPN Berpindah-pindah, Fadli Zon: Masalah Keamanan

"Ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," ujarnya.

Selanjutnya, Fadli juga mendukung adanya Tim Pencari Fakta kecurangan Pemilu seperti yang diusulkan BPN Prabowo-Sandiaga.

"Saya kira semuanya perlu (TPF), agar kita sebagai negara yang sudah memilih sistem demokrasi ga lagi bongkar pasang," pungkasnya.

Baca: Muncul Isu Pendukung Boikot Nasi Padang, Begini Tanggapan TKN hingga Partai Gerindra

Sebelumnya, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mendorong masyarakat sipil untuk membentuk tim independen pencari fakta kecurangan pada Pemilu 2019.

Pasalnya, Sudirman mengaku pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.

"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Menurut Sudirman, hingga saat ini BPN sudah mengumpulkan banyak bukti kecurangan di berbagai daerah.