Pernyataan Provinsi 'Garis Keras' Dikaitkan dengan Isu Khilafah, Mahfud MD Membantah
Pernyataannya soal provinsi 'garis keras' dikaitkan dengan isu khilfah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah.
Editor:
Fitriana Andriyani
lihat foto
"Tapi harus meyakinkan bahwa Anda akan memberikan yang bagus bagi umat Islam seperti yang dikehendaki orang Aceh, Padang, dan Sulawesi Selatan,"
"Terus gimana saya harus minta maaf karena memuji memuji orang Aceh, begitu?" sambungnya.
Simak videonya dari menit 5.40.
Baca: Soal Tweet Garis Keras, Mahfud MD Sebut Said Didu Melupakan Dua Kata, Dulu dan Rekonsiliasi
Baca: Soal Pernyataan Garis Keras yang Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Mahfud MD
Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.
Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.
"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.
"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."
"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.
"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."
"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.
Baca: Mahfud MD dan Said Didu Saling Berdebat, Sama-sama Saling Meluruskan Soal Ini
Baca: Pernyataan Mahfud MD soal Garis Keras Tuai Kontroversi, Tanggapan Kubu BPN hingga Jawaban Mahfud
Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.
"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.
"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.
Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.
Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.
