Kasus Suap di Kementerian Agama

KPK: Seluruh Dalil Gugatan Praperadilan Romahurmuziy Keliru

Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seluruh dalil permohonan gugatan praperadilan Romahurmuziy keliru.

KPK: Seluruh Dalil Gugatan Praperadilan Romahurmuziy Keliru
Tribunnews.com/Gita Irawan
Hakim Agus Widodo menunjukan surat permohonan penundaan persidangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kuasa hukum Romahurmuziy, Maqdir Ismail, dalam sidang perdana praperadilan tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seluruh dalil permohonan gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan suap seleksi pejabat di lingkungan Kemenag tahun 2018 - 2019, Romahurmuziy keliru.

Pihak KPK pun meminta hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan Romahurmuziy ditolak.

Hal itu disampaikan Anggota Tim Biro Hukum KPK dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Baca: Sandiaga Uno: Alhamdulillah Rumah Siap Kerja Sudah Lepas dari Kegiatan Politik

"Dengan demikian, KPK berkesimpulan seluruh dalil pemohon (Romahurmuziy) keliru, sehingga sepatutnya praperadilan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. Dalam proses persidangan praperadilan yang akan berjalan dalam beberapa hari ini KPK akan mengajukan bukti-bukti yang relevan mulai dari dokumen, keterangan saksi dan ahli," kata Anggota Tim Biro Hukum KPK.

Sebelumnya, Anggota Tim biro hukum KPK menjelaskan secara bergantian pokok-pokok jawaban dari pihak KPK atas gugatan yang diajukan oleh pemohon yakni Romahurmuziy.

Pada pokoknya terdapat tujuh poin kekeliruan dalam gugatan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy.

Pertama, KPK menilai sebagian poin permohonan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy sudah masuk pokok perkara.

Baca: Tertangkapnya Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Coreng Citra Pengadilan di Mata Masyarakat

Kedua, KPK menilai Romahurmuziy keliru memahami tentang Rehabilitasi pada saat proses Penyidikan berjalan.

Menurut KPK, mengacu pada Pasal 97 KUHAP rehabilitasi bisa diminta jika diputus bebas atau lepas di pengadilan saat putusan berkekuatan hukum tetap atau dalam hal penangkapan atau penahanan jika perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri.

Sementara saat ini proses penyidikan sudah berjalan dan jika seluruh tahapan dan kebutuhan penyidikan selesai maka perkara akan dilimpahkan ke Penuntutan dan Pengadilan.

Baca: Cara Menolak Undangan Buka Puasa Bersama Tanpa Menyakiti Hati Pengundang

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved