Romahurmuziy Ditangkap KPK

Bukti Dokumen Tim Pengacara Romahurmuziy di Sidang Praperadilan Dipertanyakan KPK

Kabag Litigasi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Efi Laila Kholis mengatakan pihaknya keberatan terhadap bukti-bukti dokumen...

Bukti Dokumen Tim Pengacara Romahurmuziy di Sidang Praperadilan Dipertanyakan KPK
TRIBUNNEWS/FAHDI FAHLEVI
Sidang gugatan praperadilan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait dengan kasus suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang menyeretnya menjadi tersangka, Rabu (8/5/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan keberatannya.

Kabag Litigasi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Efi Laila Kholis mengatakan pihaknya keberatan terhadap bukti-bukti dokumen yang diserahkan tim pengacara Romahurmuziy dalam sidang praperadilan.

Baca: Pengacara Rommy Bawa Bukti Penyadapan KPK Tanpa Surat Perintah

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/5/2019).
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/5/2019). (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

Efi mengatakan, beberapa bukti yang diajukan adalah produk hukum KPK.

Ia mempertanyakan diperolehnya bukti-bukti tersebut.

"Sementara bagaimana perolehannya itu kami kan perlu tahu juga. Kalau perolehan secara sah memang diberikan. Ini kuasa hukum tadi belum bisa menjawab perolehannya hanya kemungkinan-kemungkinan bahwa ini diberikan kepada pemohon (Rommy)," kata Efi usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan,

KPK juga mempertanyakan beberapa bukti surat keterangan pemintaan dari pihak Romy kepada saksi ahli tidak dilampirkan.

Selain itu, beberapa keterangan saksi ahli adalah fakta-fakta hukum yang seharusnya diajukan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kemudian juga keterangan ahli yang sebetulnya sudah ada fakta-fakta hukum yang seharusnya itu diajukan ke persidangan Tipikor bukan di praperadilan," ujar Efi.

Efi mengatakan, meski pihaknya keberatan atas bukti-bukti dokumen tersebut, hakim tunggal Agus Widodo tetap menyatakan menerima bukti tersebut.

KPK akan menyampaikan bukti-bukti untuk sidang lanjutan.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved