Eksklusif Tribunnews

Penggelembungan Suara Caleg Terjadi di Pileg 2019. Jumlahnya Bisa Sampai Ribuan

Penggelembungan suara caleg terjadi, bahkan sampai 3.000 suara ke caleg tertentu

Penggelembungan Suara Caleg Terjadi di Pileg 2019. Jumlahnya Bisa Sampai Ribuan
TRIBUNMADURA/M TAUFIK
Suasana rekapitulasi suara alias real count Pemilu 2019 di KPU Sidoarjo, Rabu (1/5/2019). Banyak Kejutan muncul dalam Pileg 2019 Sidoarjo. 

Laporan Wartawan Tribun Network Dennis Destryawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 menyebutkan pengumuman rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan dilakukan dalam rentang waktu 18 April hingga 5 Mei 2019. Setelah itu, rekapitulasi diserahkan dari kecamatan ke KPU Kabupaten/Kota, terhitung mulai 18 April hingga 5 Mei 2019.

Namun demikian, berdasarkan pantauan Tribun Network di lapangan, Panitia Pemilihan Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, baru menyelesaikan pleno pada Kamis (9/5). Pleno terhambat karena proses input dan jumlah tempat pemungutan suara yang terlalu banyak sehingga butuh waktu lebih untuk proses input.

Saat itu ditemukan dugaan praktik kecurangan lewat modus memindahkan suara partai politik kepada calon anggota legislatif tertentu. Hal ini diungkap oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Budi AS. Budi memerhatikan upaya-upaya kecurangan yang dipertontonkan saat pleno PPK Kecamatan Cengkareng.

"Jadi kemarin itu ada penggelumbungan suara di angka 3.194. Ada yang ingin bermain bagaimana caranya untuk jadi. Pemindahan dari partai ke caleg itu hal yang biasa," ujar Budi kepada Tribun Network.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar bersama 8 caleg DPRD DKI Jakarta dari PSI memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019). Dalam keterangannya, seluruh kader PSI yang akan duduk menjadi anggota dewan diwajibkan melaporkan LHKPN secara bertahap ke KPK. Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar bersama 8 caleg DPRD DKI Jakarta dari PSI memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019). Dalam keterangannya, seluruh kader PSI yang akan duduk menjadi anggota dewan diwajibkan melaporkan LHKPN secara bertahap ke KPK. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Praktik dugaan pemindahan suara dari partai ke calon legislatif itu terjadi di sejumlah partai politik. Pengelembungan mencapai 3.000 suara.

Modusnya, suara partai dibagi-bagikan ke semua caleg, namun dengan jumlah yang beragam. Misalnya, caleg nomor urut pertama, kedua, ketiga dan seterusnya diberikan 100 suara. Lalu caleg nomor urut kesembilan ditambah 1000 suara. Budi memprotes keras saat rapat pleno penghitungan suara.

"Kemarin waktu di tingkat kecamatan Cengkareng kita langsung mengamuk-mengamuk," tuturnya.

"Tapi, sudah jelas. Suaranya sudah balik semua. Kalau tidak balik, saya ancam. Bahasa mereka salah input. Salah apa? Ah sudahlah, lagu lama kaset kusut," sambungnya.

Budi menduga ada upaya pihak tertentu yang ingin melakukan praktik kecurangan. Praktik ini terutama dilakukan melalui sistem informasi perhitungan (Situng).

Halaman
123
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Deodatus Pradipto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved