7 Fakta Masalah Sistem Zonasi PPDB 2019 yang Kini Tuai Polemik, Dianggap Rugikan Siswa & Tak Adil

Ratusan wali murid meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

7 Fakta Masalah Sistem Zonasi PPDB 2019 yang Kini Tuai Polemik, Dianggap Rugikan Siswa & Tak Adil
Tribun Jateng /Hermawan Handaka
Sejumlah wali murid dan siswa melihat hasil pengumuman Penerimaan Peserta Didik (PPBD) di SMP N 1 Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6). Pengumuman dan pendaftaran ulang mulai di layani hari Senin 17 Juni hingga Selasa 18 Juni 2019. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

Mengapa sistem zonasi PPDB 2019 memicu polemik? Simak 7 fakta masalahnya, termasuk pemerataan yang dinilai tidak adil gara-gara Google Map .

TRIBUNNEWS.COM - Sempat mencuat aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) dan akhirnya viral!

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan.

Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:

1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud

Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).
Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).(Dok. Kemendikbud)

Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.

Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia.

Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.

Poster bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya" pun dipampangkan massa saat aksi berlangsung.

Halaman selanjutnya >>>>

Editor: Delta Lidina Putri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved