Pilpres 2019

Fadli Zon: BPN Belum Memikirkan Rekonsiliasi

Pernyataan Fadli tersebut terkait dengan wacana rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dengan kubu Prabowo-Sandi pasca Pilpres 2019.

Fadli Zon: BPN Belum Memikirkan Rekonsiliasi
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/5/2019). 

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya kini masih fokus pada sengketa gugatan Pemilu Presiden 2019.

Pernyataan Fadli tersebut terkait dengan wacana rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dengan kubu Prabowo-Sandi pasca Pilpres 2019.

"Jadi konsentrasinya masih ada di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat bagaimana hasilnya, itu dulu. Permasalahan konstitusi, dan sebagainya kita semua mencintai indonesia kok," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (27/6/2019).

Fadli mengatakan bahwa masih ada satu minggu lagi untuk memperjuangkan keadilan sengketa Pilpres 2019. Ia berharap mahkamah konstitusi bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Mereka (MK) bisa mengambil satu keputusan yang dianggap adil, untuk bagaimana masyarakat juga mendapatkan dan merasakan bahwa keadilan masih ada di indonesia," katanya.

Baca: BPN Nilai Penjelasan Saksi Nasikin Tidak Detail

Terkait isu pembagian kekuasaan atau power sharing untuk rekonsiliasi, Fadli juga mengaku belum terpikirkan. Fadli tidak menjawab tegas saat ditanya, bagaimana apabila Gerindra ditawarkan oleh pemerintah posisi atau jabatan yang strategis.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Capres nomor uru 02, Jokowi
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Capres nomor uru 02, Jokowi (Kolase Kompas.com/TribunnewsBogor.com)

"Belum terpikirkan ya saya kira. nanti konsentrasi kita masih di MK," pungkasnya.

Sebelumnya,Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai bahwa tidak perlu adanya pembagian kekuasaan (power sharing) dengan partai oposisi dalam rangka rekonsiliasi pasca Pemilu Presiden 2019. Menurutnya apabila ada pembagian kekuasaan maka tidak akan ada yuang menjadi penyeimbang atau pengoreksi pemerintah.

“Siapa yang akan jadi partai penyeimbang di luar? Kami PDIP ini sudah pernah menjadi partai yang di luar pemerintahan 10 tahun dan kami merasakan betul manfaat jadi partai penyeimbang di luar pemerintahan itu penting,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kamis (20/6/2018).

Keberadaan oposisi dalan sebuah pemerintahan demokrasi menjadi sangat penting. Keberadaan oposisi dapat menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat.

“Penting buat pendidikan politik bagi masyarakat. Karena toh kita kan harus tanggung jawab dengan konstituensi kita juga. Yang melihat bahwa kita selama pemilu kan berbeda pendapat,”tuturnya.

Selain itu bila kemudian tidak ada oposisi maka masyarakat akan melihat bahwa politik selama ini hanya bertujuan pragmatris. Pertarungan politik akan dinilai hanya sebagai perebutan kekuasaan saja.

“Kalau tidak konstituen kita melihat, hanya karena kekuasaan lalu kau mengorbankan kemudian apa-apa yang kau pikirkan sebelumnya. Itu kan engga bagus juga untuk pembelajaran politik. Apa artinya selama kampanye kita berbeda pendapat dan berdialog berdiksusi beda pendapat dalam melihat persoalan?” pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved