Ketua DPR Dorong Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong untuk dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru

Ketua DPR Dorong Evaluasi Sistem Zonasi PPDB
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah orang tua mendampingi anaknya menunggu panggilan saat melakukan proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di SMK Negeri 3, Jalan Selontongan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 tingkat SMA/SMK dilaksanakan hingga 22 Juni 2019. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong untuk dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2019 menggunakan sistem zonasi.

Hal itu dikatakan Bamsoet, panggilan akrabnya, merespons beberapa permasalahan yang hadir akibat sistem zonasi PPDB.

"Beberapa kali saya sudah komunikasi dengan beberapa pimpinan Komisi X, pimpinan komisi x mendorong evaluasi karena memang terdapat tujuan yang baik," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Bamsoet melanjutkan, awalnya sistem zonasi yang diterapkan untuk PPDB tahun ini bertujuan untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah yang diinginkan.

Baca: TERBARU Syarat PPDB Online 2019 SMP/SMA Jakarta, Lengkap dengan Link Unduh Formulir & Surat Kuasa

Baca: Sepasang Pelajar Kepergok Satpol PP Berduaan di Tempat Gelap, Diduga Berbuat Asusila

Baca: Manfaat Jus Tomat untuk Wajah dan Cara Penggunaannya, Kulit Berminyak hingga Kurangi Pori-pori Besar

Baca: Hasil WSSP300 Misano : Galang Hendra Harus Relakan Podium di Detik-detik Akhir Balapan

Namun, pada realitanya sistem ini justru mengundang banyak masalah.

Legislator Partai Golkar itu menegaskan tak boleh ada satupun orang tua atau murid yang dirugikan.

"Sistem ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau mencari sekolah tapi realita terjadi beberapa kekisruhan," tuturnya.

"Yang penting jangan sampai ada anak didik kita yang dirugikan karena sistem ini," imbuhnya.

Diketahui, Sistem Zonasi mengharuskan para peserta didik menempuh pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisili setiap peserta didik.

Ini dilakukan dengan memperhatikan slot murid di setiap sekolah dan wilayah zonasinya. 

Tetapi, sistem itu justru membuat masyarakat merasa tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tertentu. 

Akibatnya, gelombang protes terus berdatangan dari wali murid. Mereka tidak rela anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri karena hanya terbentur jarak.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved