PSI Protes, Tuding Proses Pemilihan Wakil Gubernur di DKI Tak Transparan

Koalisi Partai Gerindra-PKS sudah mengajukan dua nama calon yang berasal dari PKS yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

PSI Protes, Tuding Proses Pemilihan Wakil Gubernur di DKI Tak Transparan
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik (kiri) dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (kedua kanan) saat melakukan konferensi pers di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018). Mereka sepakat Kursi wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno akan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera ( PKS). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta mengkritisi proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI saat ini.

Koalisi Partai Gerindra-PKS sudah mengajukan dua nama calon yang berasal dari PKS yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Wakil Ketua DPW sekaligus Juru Bicara PSI Jakarta Rian Ernest menilai, proses pemilihan sangat tidak transparan dan berpotensi melahirkan politik transaksional di belakang layar.

“PSI ingin memastikan kualitas demokrasi terjaga. Akan lebih adil jika warga Jakarta tidak merasa seperti disodorkan kucing dalam karung. Jangan sampai pemilihan Wagub tidak transparan, hanya diputuskan segelintir elit partai saja,” kata Rian saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).

Seperti diketahui, proses pemilihan gubernur-wakil gubernur di tahun 2017 lalu berjalan melalui proses demokrasi yang panjang dan adu gagasan.

Baca: Perbandingan Durasi Pertemuan PM Shinzo Abe dengan Kepala Negara Lain, dengan Jokowi Hanya Semenit

Sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri, posisi Wagub DKI kosong. Padahal, posisi Wagub sangat strategis bagi terlaksananya pemerintahan yang efektif di Ibukota.

“PSI mengusulkan agar ada fit and proper test atau bahkan debat publik untuk menilai kualitas calon-calon Wagub yang diajukan Gerindra-PKS. Kalau mereka enggan mengadakan uji publik secara terbuka, demi kepentingan publik PSI bersedia menjadi fasilitator," ucap Rian.

Baca: Kasus Penghinaan Bau Ikan Asin, Fairuz A Rafiq Tolak Berdamai, Galih Ginanjar Harus Masuk Bui

Lebih lanjut, PSI ingin pastikan publik dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya.

“Masa jabatan DPRD sudah kurang dari dua bulan. Dengan waktu sesingkat itu, apa bisa mereka mempelajari latar belakang calon Wagub dan mengambil keputusan dengan jernih? Harus dipastikan betul komitmen calon Wagub terhadap Pancasila, toleransi, dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Baca: Panik Hamili Adik Kandung Istri, Mikael Lakukan Aksi Bejat Ini ke Organ Intim AN Agar Bisa Aborsi

Dia juga mengkritik Gerindra-PKS yang menurutnya membiarkan kekosongan jabatan wakil gubernur berlarut-larut.

Menurutnya, koalisi kedua partai terkesan ingin mengambil keputusan secara terburu-buru dan tidak transparan.

Kata dia, publik belum mendapat penjelasan siapa calon-calon ini, dan apa pencapaian serta gagasan mereka.

“Pemilihan wagub ini terlalu terburu-buru tanpa melibatkan publik. Beri warga waktu untuk terlibat mengkritisi para calon secara terbuka. Karena dulu pemilihan kepala daerah juga kan dilakukan secara langsung dan terbuka," kata dia.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved