Kabinet Jokowi

‎Jokowi Diminta Rampingkan Kabinet Pada Periode Kedua Pemerintahannya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Jokowi merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

‎Jokowi Diminta Rampingkan Kabinet Pada Periode Kedua Pemerintahannya
tribunnews.com/ Chaerul Umam
Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). 

Kriteria jaksa agung baru juga tentu harus figur profesional, bersih dan berintegritas tinggi, berani bersikap tegas terutama dalam pembenahan internal dan tidak memiliki latar belakang atau berafiliasi dengan partai politik tertentu ataupun kegiatan bisnis maupun korporasi tertentu.

Serta tidak mempunyai rekam jejak pelanggaran hukum maupun kode etik kedinasan dan memiliki rekam jejak yang bagus dalam pengalaman dan kemampuan memimpin institusi.

"Sebab dengan pengalaman memimpin tersebut diharapkan akan dapat membawa kultur kerja dan perubahasan sistem organisasi yang lebih baik di lembaga tersebut yang pada akhirnya memicu reformasi di internal kejaksaan," katanya.

Jaksa agung super hero

Sudono kemudian menyebut sosok calon jaksa super hero.

Sebagaimana diketahui, super hero adalah karakter fiksi yang 'memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan tindakan hebat untuk kepentingan umum'.

"Jaksa agung super hero harus memiliki kemampuan atau kelebihan di atas rata-rata manusia baik moral, etika dan kepintaran," katanya.

Super hero jaksa agung nantinya memakai pakaian kebesaran yang khas dan menyolok serta nama yang khas dan digambarkan sebagai penegak keadilan, penolong yang lemah dan pembasmi kejahatan.

"Sehebat apapun tokoh itu kalau tidak memiliki kekuatan super maka juga dapat disebut super hero dan istilah pembasmi kejahatan berkostum sering dipakai untuk super hero yang tidak mempunyai kekuatan super," ujarnya.

Yang tak kalah pentingnya adalah jaksa agung harus menjadikan kejaksaan sebagai mitra masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum serta memberantas mafia hukum di seluruh jajaran kejaksaan.

'Oleh karena itu dibutuhkan nyali dan keberanian serta komitmen kuat mereformasi institusi kejaksaan," katanya.'

Sudono kemudian mengusulkan calon jaksa agung benar-benar diambil dari kalangan internal plus baik jaksa aktif maupun mantan jaksa.

"Internal plus misalnya telah melewati jenjang karier dan pengalaman sebagai jaksa serta sukses berkarir di luar kejaksaan. Calon jaksa agung yang benar-benar memahami seluk beluk kejaksaan dan kultur positif yang selama ini ada di kejaksaan," kata dia.

Beda dengan menteri

Sementara itu, Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam menjelaskan kriteria calon jaksa agung yang tepat.

"Setiap kali presiden memilih jaksa agung seperti memilih menteri. Padahal itu tidak tepat sebab beda kejaksaan agung sebagai institusi dengan kementerian," ujar Chairul.

Menurut dia, menteri yang memimpin kementerian keputusan yang dihasilkan bersifat politis.

Berbeda dengan jaksa agung yang merupakan decision maker mengambil keputusan bukan atas pertimbangan politis.

"Artinya seorang jaksa agung harus tahu seperti apa dunia kejaksaan. Kalau seorang menteri tidak perlu terlalu detail mengetahui soal kementerian karena ada dirjen-nya," kata dia.

"Jadi kenapa seorang jaksa agung harus tahu detail masalah di lingkungan kejaksaan agung karena dia decision maker sehingga jaksa agung seharusnya dijabat orang dalam," Chairul menambahkan.

Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chairul Imam.
Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chairul Imam. (Tribunnews.com)

Selain itu, yang tak kalah penting seorang jaksa agung harus benar-benar yang memiliki track record bersih dan berpengalaman menangani persoalan penting di kejaksaan agung sehingga kinerjanya teruji.

"Dia punya pengalaman operasional manajemen, intelijen dan lain-lain. Itu perlu menjadi perhatian presiden," katanya.

Hal lainnya yang menjadi sorotan Chairul adalah posisi jaksa agung selama ini yang masuk anggota kabinet.

Menurut Chairul presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus dipisahkan statusnya dalam memilih jabatan setingkat menteri.

"Jaksa agung hendaknya di bawah presiden tapi sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan sehingga kejaksaan agung tidak bisa diobok-obok politik praktis. Jabatan gubernur BI misalnya itu di bawah kepala negara," kata Chairul.

Dia mencontohkan kalau jabatan jaksa agung ada di bawah kabinet maka putusannya bisa mendadak batal jika ada menteri lainnya yang keberatan.

"Sistem pengangkatan jaksa agung oleh presiden sebagai kepala negara. Kalau jabatannya di bawah kepala pemerintahan maka jika presiden diganti otomatis penegakan hukum bisa stagnan. Sebab jabatannya tergantung kemauan presiden," ujar Chairul.

"Jaman Presiden Gus Dur jaksa agung dilantik sendiri tidak bersama menteri yang lain,' ujar Chairul.  

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved