Pengamat Nilai Upaya Hukum Rudy ke KPK Terkait Kasus Bank Bali Menarik untuk Dikupas

Lebih lanjut Ichsanuddin mengatakan memang ada beberapa kejanggalan dari pengambilalihan Bank Bali.

Pengamat Nilai Upaya Hukum Rudy ke KPK Terkait Kasus Bank Bali Menarik untuk Dikupas
IST
Mantan pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, saat menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/6/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi yang juga penulis buku berjudul “Menggugat Pengambilalihan Bank Bali” Ichsanuddin Noorsy mengatakan jika dilihat dari aspek hukum maka upaya yang saat ini tengah ditempuh Rudy Ramli menjadi menarik untuk dikupas.

"Karena dari aspek hukum, ketika Rudy menerima uang, ya selesai, itu problematiknya di situ. Tapi memang diduga ada perekayasaan tertentu yang akhirnya Bank Bali itu jatuh ke BPPN," ujar Noorsy kepada pers, Kamis (4/7/2019).

Dia menyikapi soal kedatangan Rudy ke KPK pekan lalu meminta untuk menyelidiki adanya kerugiaan negara dari mergernya Bank Bali dan 4 bank lainnya menjadi Bank Permata lalu dijual sahamnya yang dibeli oleh SCB.

Baca Berita Terkait : Mantan Bankir Rudy Ramli Menggugat, Minta KPK Selidiki Pengambilalihan Bank Bali oleh SCB

Lebih lanjut Ichsanuddin mengatakan memang ada beberapa kejanggalan dari pengambilalihan Bank Bali.

Termasuk soal Rudy yang kabarnya dipaksa menandatangani kertas kosong tanpa ada isi perjanjian.

"Itu juga yang saya ungkap di komisi saya dulu, kan saat itu saya anggota DPR. Itu bank asal muasalnya bank sehat kok, cuma dibikin sedemikian rupa tiba-tiba jadi drop, terus begitu," kata Noorsy.

Ichsanuddin berpandangan, sepanjang KPK bisa membuktikan ada kerugian negara maka kemudian KPK berhasil membuktikan memang ada kejahatan sehingga potensi Rudy untuk memenangkan perkara besar terbuka lebar.

"Artinya memang masalahnya SCB cuma diperalat utuk pengambilalihan itu. Dan selama Bank Permata diambil oleh SCB, pernahkah tertulis bahwa Permata adalah SCB member? Jadi, tidak pernah tertulis Bank Permata sebagai SCB member. Nah pada perspektif itu, KPK harus membuktikan bahwa pengambilalihan dan pelepasan itu merugikan negara," ujar Noorsy.

Ke KPK

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved