Gugatan Terkait Audit BPK tentang BLBI Digelar di PN Tangerang

SN melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan melayangkan gugatan terkait hasil audit investigatif BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017

Gugatan Terkait Audit BPK tentang BLBI Digelar di PN Tangerang
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi BLBI Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen,profesional, dan objektif serta melanggar undang-undang dan menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Demikian hal itu termuat dalam pokok gugatan yang diajukan Sjamsul Nursalim (SN) terhadap auditor BPK dan institusi BPK yang perkaranya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (10/7/2019) kemarin.

SN melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan melayangkan gugatan terkait hasil audit investigatif BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Gugatan yang didaftarkan pada Selasa 12 Februari 2019 itu mencantumkan I Nyoman Wara sebagai penanggung jawab laporan audit selaku pihak tergugat I, institusi BPK sebagai pihak tergugat II dan para pihak tergugat lainnya.

Baca: Jadwal Liga 1 2019 Hari Ini: Persela vs Kalteng Putra Live OChannel

Baca: Pemilik Museum Puisi Beri Peringatan Menohok ke Barbie Kumalasari? Bahas Soal Halusinasi: Jujurlah

Baca: Ayah Rudapaksa Anak Tiri Sejak Usia Belia, Ancam Ambil Ponsel Sebelum Lancarkan Aksi Asusila

Dalam gugatannya Otto menekankan bahwa pemeriksaan keuangan negara wajib mengikuti ketentuan UU nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU nomor 15/2006 tentang BPK, serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang terlampir dalam Peraturan BPK Nomor 1/2017.

Peraturan BPK itu menyebutkan SPKN terdiri dari Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). Namun hasil pemeriksaan investigasi BPK 2017 bertolak belakang dengan aturan yang berlaku.

Dalam catatan Otto, ada sejumlah perbuatan melawan hukum (PMH) terkait laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK 2017.

Catatan pertama, misalnya, pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 itu melanggar Pasal 10 Ayat (1) UU BPK yang menentukan bahwa BPK menilai dan menetapkan kerugian negara.

Sementara dalam Audit Investigasi BPK 2017 dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dan batasan pemeriksaan adalah sebatas mengungkap dan menghitung kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik KPK.

Berdasarkan SPKN, pemeriksaan wajib dilakukan secara independen yang ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang tidak memihak atau dipandang tidak memihak kepada siapapun (PSP No. 100 Paragraf 5 huruf g).

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved