Kamis, 28 Agustus 2025

Sekjen NasDem: Bahaya Bila Semua Berada di Kabinet

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengingatkan berbahaya bagi sistem demokrasi bila semua partai masuk dalam kabinet.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ria Anatasia
Johnny G. Plate saat ditemui di Santa Maria, Jakarta, Minggu (31/3/2019). 

"Waktu itu yang dipanggil antara berapa ya saya lupa antara 25 atau 30 saya lupa yang sudah dipanggil yang sudah berdiskusi, hampir semuanya setuju begitu ya," ujarnya.

Baca: Agustus, Berkas Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

"Dan kalau memang nanti melalui rakernas kita memang memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi, mereka bisa menerima," pungkasnya.

Tergantung Jokowi

Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024.

"Secara umum, Partai Demokrat sangat siap untuk mendukung pak Jokowi. Dengan catatan bila Pak Jokowi merasa membutuhkan Partai Demokrat dan mengajak untuk memperkuat pemerintahannya," ujar Ferdinad Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).

Dia tegaskan, semua sangat tergantung Jokowi.

Baca: Pengemudi Honda Jazz yang Tabrak Satpam di Malang Diduga Mabuk, Korban Meninggal

Baca: Pemuda Ini Tega Tega Bacok Ibu Muda yang Sedang Tidurkan Bayinya Hingga Sekarat Gara-gara Benda Ini

Baca: Geliatkan Perlindungan Konsumen, BPKN Undang Pelaku Usaha Ikuti Raksa Nugraha Award

Baca: Daftar Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSS Sleman: Amido Balde Absen, Hansamu Yama Siap Main

Jika Jokowi mempersilakan, Partai Demokrat akan memperkuat pemerintahan periode kedua Jokowi.

"Opsi paling mungkin saat ini adalah memperkuat pemerintahan pak Jokowi," ujar Ferdinand Hutahaean.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan.

"Itu bila ternyata pak Jokowi tidak meminta Partai Demokrat untuk bergabung," jelasnya.

Lebih lanjut menurut dia, Partai Demokrat tidak meminta jatah kursi dalam pemerintahan.

Partai Demokrat hanya ingin pengalaman SBY memerintah 10 tahun bisa menjadi referensi pemerintahan Jokowi di periode keduanya.

"Partai Demokrat tak meminta kursi dan mengajukan berapa kursi. Partai Demokrat komunikasinya dalam tataran program kerja," ujarnya.

Asal tak dapat kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sepakat-sepakat saja bila tiga partai oposisi yakni PAN, Demokrat dan Gerindra berkeinginan merapat ke kubu koalisi pemerintahan.

Halaman
123
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan