Menkumham: Ada Peluang Presiden Berikan Amnesti Kepada Nuril

"Ada dua pandangan yang mengatakan seharusnya itu diberikan kepada pidana-pidana yang berkaitan dengan politik."

Menkumham: Ada Peluang Presiden Berikan Amnesti Kepada Nuril
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pertimbangan permohonan pengampunan (amnesti) Baiq Nuril telah diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Yassona mengatakan, ada peluang Presiden memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Meskipun biasanya Amnesti diberikan presiden kepada mereka yang tersangkut pidana yang berkaitan dengan politik.

"Ada dua pandangan yang mengatakan seharusnya itu diberikan kepada pidana-pidana yang berkaitan dengan politik. Tapi kajian kita ada 2 pandangan lain, yang melibatkan para pakar, seluruh yang ada di jajaran kita, dan dari kemenkumham melihat ada peluang untuk memberikan amnesti untuk ini," ujar Yassona di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (15/7/2019).

Menurutnya sangat terbuka Jokowi memberikan amnesti karena ada preseden bahwa amnesti pernah diberikan kepada perseorangan, salah satunya yakniSri Bintang Pamungkas.

"Nah ini kami liat dari rasa keadilan masyarakat, kami juga dengar pandangan dari pakar IT, dari Kemkominfo, bahwa pidananya sendiri dibebaskan pada tingkat pengadilan negeri," katanya.

Pesan yang ingin disampaikan pemerintah dalam kasus Baiq Nuril menurut Yasonna adalah adanya perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan perempuan dan ketidaksetaraan gender.

"Terutama soal apa yang dialami seorang perempuan. Guru honorer berhadapan dng kepala sekolah. Yang menyampaikan itu dalam perlindungan dirinya," ujarnya.

Sebelumnya, Baiq Nuril merupakan Guru Honorer di SMAN 7 Mataram, kasusnya berawal pada 2012 lalu. Saat itu, ia ditelepon oleh kepala sekolahnya, Muslim.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka (kanan) bersama terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019). Dalam pertemuan tersebut, Rieke Diah Pitaloka dan Baiq Nuril menyerahkan 132 surat permohonan dari sejumlah pihak untuk penangguhan eksekusi terhadap Baiq Nuril. Tribunnews/Jeprima
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka (kanan) bersama terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019). Dalam pertemuan tersebut, Rieke Diah Pitaloka dan Baiq Nuril menyerahkan 132 surat permohonan dari sejumlah pihak untuk penangguhan eksekusi terhadap Baiq Nuril. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Percakapan telepon tersebut mengarah pada pelecehan seksual. Karena selama ini kerap dituding memiliki hubungan dengan muslim, Nuril kemudian merekam percakapan tersebut pada telepon genggamnya.

Baca: Kasus Ikan Asin, Hotman Paris Nyindir, Halo Pengacara Muda: Lihat Caraku Nanganin Kasus

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved