Pemilu 2019

Tiga Sorotan KPU Terhadap Gugatan Ponakan Prabowo

Menurut dia, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada saat mengajukan permohonan karena mempersoalkan perolehan suara partai politik.

Tiga Sorotan KPU Terhadap Gugatan Ponakan Prabowo
TRIBUNNEWS/APFIA
Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djohohadikusumo di acara diskusi membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/1/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjawab permohonan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) yang diajukan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang juga ponakan tokoh nasional Prabowo Subianto.

Absar Kartabrata, selaku kuasa hukum KPU RI, menyoroti setidaknya tiga hal dari gugatan sengketa di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III untuk DPR RI tersebut.

Pertama, legal standing atau kedudukan hukum pemohon, kedua, pengajuan permohonan yang sudah melewati batas waktu, dan ketiga dugaan pengurangan suara.

"Kedudukan hukum untuk mengajukan adalah parpol (partai politik,-red). Dalam permohonan a quo yang menjadi pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR Dapil Jakarta III atas nama Saraswati Djojohadikusumo," kata Absar, pada saat persidangan di ruang sidang panel I, Gedung MK, Selasa (16/7/2019).

Menurut dia, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada saat mengajukan permohonan karena mempersoalkan perolehan suara partai politik.

Baca: Anak Petani Solok Lulusan Terbaik Akpol, Boyong Ayah hingga Nenek Temui Presiden Jokowi di Istana

Dia menegaskan, hanya parpol mempunyai legal standing mengajukan permohonan sengketa terkait perolehan suara parpol. Ini sesuai dengan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Absar menegaskan, permohonan diajukan di luar tenggat waktu pengajuan perkara.

Semula, Partai Gerindra hanya mengajukan untuk sengketa pileg di Dapil DKI Jakarta II untuk DPR RI, Dapil VI DKI Jakarta untuk DPRD Provinsi, dan Dapil VII DKI Jakarta untuk DPRD Provinsi.

Namun, dia menjelaskan, pada saat perbaikan permohonan tanggal 1 Juli 2019, pihak pemohon melakukan perbaikan dan mengajukan persoalan Dapil DKI Jakarta III.

"Menambah dapil baru yaitu Dapil DKI Jakarta III," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved