Rosyid Dukung Menteri Rini Rombak Direksi BUMN

Ia mendukung rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang akan merombak jajaran beberapa direksi dan komisaris BUMN.

Rosyid Dukung Menteri Rini Rombak Direksi BUMN
Istimewa
Abdul Rosyid Arsyad. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Pedagang Pasar (KPP) mendukung rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang akan merombak jajaran beberapa direksi dan komisaris BUMN.

"Kami mendukung penuh langkah Bu Rini bukan saja merombak beberapa BUMN, tapi kami berharap rombak total seluruh jajaran direksi dan komisaris BUMN, dengan harapan maju pesat BUMN dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan paling utama bangsa Indonesia, harus dipilih orang orang yang punya kemampuan," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Rosyid menjelaskan dalam penunjukan direksi dan komisaris, Menteri BUMN harus memilih orang orang yang mempunyai kapasitas, loyal, militan, sesuai bidangnya dan kapabilitas yang bertanggung jawab membesarkan BUMN.

"Jangan salah pilih direksi dan komisaris seluruh perusahaan dan anak perusahaan BUMN," tegasnya.

Baca: Link Live Streaming Barito Putera vs Persela: Siaran Langsung OChannel Mulai Pukul 18.00

Baca: YAMAHA Bakal Akhiri Kerjasama dengan Valentino Rossi, Sudah Siapkan Pengganti

Baca: Resmikan Kantor Baru Bea Cukai Ketapang Musnahkan Rokok dan Miras Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah

Sebelumnya Kementerian BUMN membenarkan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di sejumlah perusahaan milik negara dalam waktu dekat ini. Hal yang sama akan dilakukan untuk sejumlah perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki negara.

"Rencananya untuk mengevaluasi kinerja semester I," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurna.

Dia mengatakan, beberapa BUMN terbuka atau publik juga diminta laporannya untuk evaluasi kinerja selama semester pertama.

"Tentu sesuai ketentuan harus melalui RUPSLB," jelasnya.

Penulis: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved