Ketua DPR Dukung Jokowi Reformasi Total Birokrasi dan Pangkas Lembaga Tidak Efektif

Pemerintah merencanakan ada beberapa lembaga negara non struktural lainnya yang akan dilebur atau dibubarkan

Ketua DPR Dukung Jokowi Reformasi Total Birokrasi dan Pangkas Lembaga Tidak Efektif
Istimewa
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan MenPAN RB Syafruddin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reformasi total birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang tidak efektif.

Selain itu, ke depan setiap kelahiran sebuah undang-undang tidak harus diikuti pembentukan lembaga non struktural baru.

Baca: Jokowi : Reformasi Birokrasi Mutlak Dilakukan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan MenPAN RB Syafruddin
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan MenPAN RB Syafruddin (Istimewa)

Hal itu dikatakan Bamsoet, sapaan akrabnya usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

"Di paruh pertama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, DPR RI dan pemerintah telah mereformasi 23 lembaga negara non struktural yang dilebur atau dibubarkan, sehingga bisa menghemat anggaran hingga Rp 25,34 triliun. Di paruh kedua, masih akan ada beberapa lembaga maupun fungsi kementerian yang akan diintegrasikan. Karena pada prinsipnya, yang terpenting bukan kuantitas lembaganya, melainkan kualitas lembaganya," ujarnya.

Menpan-RB Komjen Pol (Purn) Syafruddin menyampaikan, kedatangannya hari ini untuk mengawali pembicaraan pendahuluan mewakili pemerintah kepada DPR RI, agar bisa sejalan dalam menuntaskan reformasi birokrasi.

Pemerintah merencanakan ada beberapa lembaga negara non struktural lainnya yang akan dilebur atau dibubarkan.

"Misalnya, lembaga riset dan pengawasan yang berada di instansi negara, jumlahnya cukup banyak, sektar tujuh lembaga. Ini sedang kita kaji apakah akan dibuat satu wadah tunggal atau diintegrasikan kedalam kementerian tertentu. Perlu dukungan DPR RI agar proses melanjutkan reformasi birokrasi bisa lancar," ungkap Syafruddin.

Menyambut langkah pemerintah tersebut, Bamsoet menyampaikan, kelahiran UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari semangat mereformasi birokrasi.

Mengusung prinsip New Public Management, UU ASN mendorong birokrasi untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pelayanan publik.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved