Konflik Fahri Hamzah Vs PKS Semakin Meruncing

Perseteruan hukum antara elite Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dengan salah seorang mantan kadernya, Fahri Hamzah, belum juga berakhir.

Konflik Fahri Hamzah Vs PKS Semakin Meruncing
Tangkapan Layar Youtube Indonesia Lawyers Club
ILC TV One Semalam- Tanggapi Amplop Serangan Fajar, Fahri Hamzah Bongkar Rahasia di DPR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan hukum antara elite Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dengan salah seorang mantan kadernya, Fahri Hamzah, belum juga berakhir.

Bahkan, perseteruan kini semakin meruncing. Pada Senin (22/7/2019) kemarin, Fahri yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan sita paksa terhadap sejumlah aset milik sejumlah elite PKS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Fahri, Mujahid Latief mengatakan, pihaknya mengajukan sita paksa karena elite PKS tidak kunjung membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar kepada Fahri sesuai putusan pengadilan sebelumnya.

"Pihak pengadilan melakukan pemanggilan terhadap mereka untuk diingatkan melaksanakan isi putusan, dua kali juga tidak dilaksanakan. Maka, ini adalah tahap lanjutan dari proses panjang yang sudah kita lakukan," kata Mujahid kepada wartawan, di PN Jakarta Selatan, Senin.

Baca: Terungkap Selama 4 Tahun, Guru Ekskul Pramuka di Surabaya Telah Cabuli 15 Siswa

Baca: Usia Baru 12 Tahun tapi Alvin sudah Jago Bikin Game di Android

Mujahid menyebutkan, ada delapan aset milik elite PKS yang dibidik. Aset-aset tersebut terdiri dari tanah, bangunan serta kendaraan bermotor.

Adapun, aset-aset yang menjadi objek sitaan itu akan disita setelah pihak PN Jakarta Selatan melakukan verifikasi.

Setelah diverifikasi dan disita, aset-aset sitaan akan dilelang hingga menemui angka Rp 30 milyar sebagaimana yang menjadi putusan pengadilan.

Hingga Selasa (23/7/2019), Kompas.com belum berhasil menghubungi sejumlah elite PKS yang terlibat perseteruan hukum dengan Fahri Hamzah.

Kronologis Perseteruan antara Fahri dan PKS itu bermula pada 2016 lalu.

Kala itu, Fahri dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Fahri yang tidak terima dengan dengan keputusan itu lalu melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved