IPW Nilai 3 Jenderal Patuh LHKPN Berpotensi Lolos Seleksi Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menilai dari sekian banyak jenderal polisi yang ikut seleksi calon pimpinan KPK, ada tiga orang yang berpotensi lulus sampai tahap akhir.

Bukan kebetulan, 3 capim KPK ini juga merupakan segelintir jenderal yang patuh melaporkan LHKPN.

Mereka adalah Irjen (Pol) Dharma Pongrekun, Irjen (Pol) Antam Novambar dan Irjen (Pol) Firli Bahuri.

“Dharma dan Antam adalah figur jenderal yang belum pernah menjadi Kapolda, sehingga bebas dari kemungkinan komplain masyarakat di daerah. Sedangkan Firli pernah bertugas di KPK sehingga sangat paham dengan dinamika yang terjadi di lembaga antirasuah itu,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangannya, Rabu (24/7/2019).

Neta menilai, banyaknya jenderal polisi yang ikut seleksi capim KPK menunjukkan betapa strategisnya lembaga superbody tersebut bagi insan kepolisian.

Baca: 9 Jenderal Polisi yang Lolos Uji Kompetensi Capim KPK Diharapkan Berkompeten Berantas Korupsi

Padahal, di Polri sendiri ada direktorat tindak pidana korupsi yang bisa menjadi tempat mereka mengabdi dan berkiprah.

“Bagaimana pun fenomena ini patut dicermati. Meski demikian, IPW berharap Pansel bersikap selektif terhadap figur figur jenderal kepolisian karena bukan mustahil muncul polemik dari tempat mereka pernah bertugas, dulu maupun saat ini,” ujar Neta.

Untuk itu, lanjut Neta, Pansel perlu mencari informasi ke tempat mereka pernah bertugas. “Terutama saat mereka menjabat sebagai Kapolda agar tidak terjadi salah pilih dalam proses selanjutnya,” ujarnya.

Lebih jauh, kata Neta, dalam seleksi kali ini, pihaknya fokus mencermati lima hal, yakni banyaknya jenderal polisi yang ikut seleksi, ikutnya tiga petahana pimpinan KPK dalam seleksi, dugaan adanya para petualang "pencari kerja" yang ikut seleksi, adanya simpatisan partai politik ikut dalam seleksi, dan mencermati kemungkinan figur figur radikal menyusup dalam proses seleksi capim KPK.

“Keikutsertaan petahana juga patut dicermati karena selama ini belum pernah ada petahana yang dua periode. Selain itu petahana yang ikut seleksi, tidak menunjukkan prestasi yang luar biasa, bahkan gagal menjaga soliditas KPK,” ujarnya.

IPW mengapresiasi kerja Pansel sejauh ini telah bekerja cepat menyeleksi 376 pendaftar hingga menetapkan 104 capim KPK untuk ikut tahap selanjutnya.

Pansel diharapkan bisa mendapatkan figur pimpinan KPK yang mampu membawa perbaikan pada KPK.

“Misalnya ‘jenis kelamin’ institusi KPK harus diperjelas, apakah ia ASN atau bukan. Mengingat KPK dibiayai negara ‘jenis kelamin’ dan keberadaan pegawainya harus mengacu kepada UU ASN.

Jika pegawai KPK mengacu ke UU ASN wadah pegawai KPK harus dibubarkan. Sebab ASN tidak mengenal Wadah Pegawai tapi mengacu kepada Korpri,” kata Neta.

Neta menegaskan, perubahan terhadap KPK harus segera dilakukan pimpinan baru KPK agar lembaga anti rasuha itu tidak menjadi ‘kerajaan sendiri’ yang bertolak belakang dengan UU ASN.

“Pimpinan baru KPK harus mampu dan berani mendorong perubahan ini sehingga sebagai pimpinan mereka tidak ‘dikebiri pengawainya’ lewat Wadah Pegawai,” ujarnya.  

Nah, bagaimana profil dan rekam jejak segelintir jenderal Polri yang patuh lapor LHKPN? Berikut ulasannya:

1. Irjen (Pol) Dharma Pongrekun

Irjen Dharma yang kini menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri, melaporkan LHKPN pada Mei 2019. Total kekayaannya Rp 9,7 miliar.

Dharma adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 25 Mei 2018 mengemban amanat sebagai Deputi bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Sandi Syber Nasional.

Kariernya didominasi di bidang reserse. Seperti menjadi Wadirtipidum, Dirtipidnarkoba Bareskrim, Karorenmin Bareskrim hingga mendapat job bintang dua di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dharma pernah menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya sejak 2008 hingga 2011. Saat itu dia sempat dituduh terlibat membantu artis Marcela Zalianty yang berstatus tahanan, keluar dari penjara pada 2009.

Kasus ini diduga yang membuat Dharma dimutasi. Namun, Dharma membantah mutasinya disebabkan tuduhan tersebut.

2. Irjen (Pol) Antam Novambar

Irjen Antam yang kini menjabat Wakil Kepala Bareskrim Polri tercatat sudah melaporkan LHKPN pada Juli 2019 lalu. Total kekayaannya sebesar Rp 6,6 miliar.

Antam merupakan lulusan Akpol 1985. Berkarier 33 tahun di Polri, Antam sudah banyak makan asam garam di bidang reserse. Dia pernah menjabat sebagai Dirkrimum Polda Maluku pada 2007.

Setelah lama bertugas di Indonesia Timur, dua langsung menjadi dipercaya menjadi penyidik di Diretktorat Kriminal Khusus Bareskrim.

Karier cemerlang mengantar Antam menjadi Dirkrimum Polda Bali. Hingga akhirnya ia bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Berkat prestasinya, ia langsung mendapat pangkat jenderal di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri hingga ditunjuk sebagai Wakabaraskrim dengan job bintang dua. Total, ia sudah tiga tahun mengemban jabatan itu.

Pada 2017, Antam memperoleh penghagaan Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden Joko Widodo.

Di luar tugasnya, Antam juga dikenal dengan sosoknya yang sederhana. Sebab, tidak seperti jenderal bintang dua pada umumnya yang kerap menggunakan mobil dinas dan pengawalan ketat, Antam justru sering menggunakan motor vespa maticnya, sehingga banyak orang tak mengenalnya.

3. Irjen (Pol) Firli Bahuri

Irjen Firli yang kini menjabat Kapolda Sumsel, telah melapor sejak Maret 2019. Total kekayaannya Rp 18,2 miliar.

Sebelum menjabat Kapolda Sumsel, Firli pernah menjadi Deputi Penindakan KPK. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Firli pernah turut andil dalam mengungkapkan beberpaa kasus.

Antara lain kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan yang saat itu dirinya masih berpangkat AKBP dan tergabung dalam tim independen Polri.

Sepak terjang Firli dalam dunia pemerintahan pun terbilang cukup panjang. Sosok jenderal bintang satu Polri ini merupakan lulusan Akpol 1990.

Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997 dan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) tahun 2004.

Pada tahun 2001, pria kelahiran 7 November 1963 ini menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur. Empat tahun kemudian karirnya terus berlanjut seiring dengan ditariknya dia ke Polda Metro Jaya untuk menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.

Kinerja yang baik membuat Firli dipercaya menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat di tahun 2009. Belum genap satu tahun menjabat, Firli akhirnya didapuk menjadi Asisten Sekretaris Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Setelah satu tahun, tepat di 2011 Firli memutuskan keluar dari istana dan kembali ke dunia kepolisian.

Posisi yang diembannya saat itu menjadi Direskrimsus Polda Jawa Tengah. Selanjutnya pada 2012, Firli diminta untuk menjadi ajudan Wakil Pesiden RI yang saat itu sedang diduduki oleh Boediono.