Anies Baswedan Singgung Prabowo Bagi-bagi Jabatan karena Koneksi, PSI: Ini Kan Soal Kolaborasi
Faldo Maldini menegaskan kabinet Prabowo ditunjuk sesuai kompetensinya, meski 'gemuk' lantaran terdiri atas 49 menteri dan 55 wakil menteri.
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Bidang Komunikasi Publik Partai Solidaritas Indonesia Faldo Maldini turut menanggapi pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembagian jabatan di tubuh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Mantan Calon Presiden RI di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 itu sempat menyinggung soal pemerintahan Prabowo yang saat ini menurutnya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Anies menyebut, jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan, melainkan karena koneksi alias kedekatan politik maupun kepentingan kekuasaan, menyiratkan adanya praktik transaksional dalam birokrasi dan politik.
Ia pun mempertanyakan, kapan Indonesia bisa menjadi negara maju jika banyak tugas publik yang diberikan kepada orang yang kompetensinya tidak sesuai.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025).
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar?” tutur Anies, dilansir Kompas.com.

Ini adalah Kolaborasi
Menanggapi pernyataan Anies Baswedan tentang jabatan yang diberikan berdasarkan koneksi, Faldo Maldini memilih menyebut pemberian jabatan di pemerintahan Prabowo sebagai kolaborasi.
Menurut Faldo, pemerintah lebih sedang melakukan kolaborasi demi orientasi ke depan, tidak sekedar meritokrasi.
Ia bersikeras bahwa pemerintahan Prabowo memang memilih orang yang sudah memiliki kinerja yang tepat dalam mengisi jabatan publik.
Meritokrasi adalah sistem di mana kekuasaan, posisi, atau penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, atau keahlian individu, bukan karena faktor seperti kelas sosial, koneksi, atau latar belakang.
Baca juga: Anies Baswedan Singgung Jabatan Koneksi di Pemerintahan Prabowo, Sahrin Hamid: Itu Bukan Sindiran
"Narasi meritokrasi bukan koneksi, tapi kami kira ini soal kolaborasi, bahwa memang pemerintah ini sedang menyiapkan lompatan, bukan nostalgia masa lalu. Karena meritokrasi itu bukan hanya sekedar slogan," kata Faldo, dalam program Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (11/10/2025).
Faldo pun balik menyindir Anies yang disebutnya pandai berbicara saja, dan menegaskan bahwa pemilihan jabatan di pemerintahan Prabowo diukur dari kinerja, bukan sekadar apa yang dikatakan.
"Kita melihat pemerintahan tidak hanya menilai orang dari seberapa banyak dia bicara atau pidato gitu. Kalau pidato, Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato tuh juara satu, tapi kan dari hasil kerjanya dan ukurannya adalah output kinerja," ujarnya.
"Siapa yang bisa eksekusi, siapa yang bisa selesaikan masalah, kalaupun tidak bisa ya kena evaluasi, kita lihat sudah empat kali reshuffle," tambahnya.
Kemudian, Faldo menunjukkan bagaimana meritokrasi dijalankan dalam pemerintahan Prabowo dengan menunjuk anak-anak muda di Kabinet Merah Putih.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.