OTT Petinggi Angkasa Pura II, Yunus: Evaluasi Sistem Rekrutmen Direksi BUMN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Jakarta Selatan, Rabu (31/7) malam.

Dari giat operasi senyap ini, KPK mencokok lima orang dari unsur direksi PT Angkasa Pura (AP) II, pihak dari PT INTI (Persero) dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu direksi PT AP II yang ditangkap menjabat sebagai direktur keuangan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan empat orang di antaranya termasuk direktur keuangan PT AP II sudah berada di dalam gedung KPK. Keempatnya tengah menjalani pemeriksaan secara intensif.

"Yang sudah dibawa ke kantor KPK itu 4 orang, 4 orang ini dari unsur jajaran direksi di AP II, kemudian ada pegawai dari yang lain itu PT INTI Persero," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019) dini hari.

Baca: Akbar Faizal Berapi-api Sebut Prabowo dan Jokowi tak Mesti Satu Bahasa, Kapitra Ampera Sindir Nasdem

Baca: Ngakunya Bisnis Toilet dan Nafkahi Keluarga Pakai Uang Receh, KA Ditangkap Saat Mencuri Kotak Amal

Baca: Jadwal Thailand Open 2019 - Babak Kedua, Shesar Hadapi Lin Dan!

Baca: Kumpulin Resep Masakan Serba Daging untuk Idul Adha, Yuk Coba Sop Kambing Bening Kacang Merah

Namun kata Febri, jumlah orang yang diamankan masih bisa bertambah karena saat ini tim KPK masih bergerak di lapangan.

"Nanti diupdate lagi totalnya berapa orang, apakah bertambah jumlahnya yang dibawa atau ada kondisi-kondisi lain yang berkembang di lapangan, tentu sangat mungkin," katanya.

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus, mengatakan, OTT terhadap direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) merupakan deretan kejadian perilaku korup yang melibatkan elit BUMN, setelah sebelumnya sejumlah direksi BUMN tertangkap tangan maupun dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK / Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

"Sudah sejak tahun 2014 Sinergi BUMN Institute bersama Federasi SP Sinergi BUMN menyerukan agar dilakukan evaluasi terhadap sistem rekruitmen Direksi BUMN. Pola rekruitmen saat ini dinilai kurang tepat dan sekedar memenuhi formalitas prosedur rekruitmen karena seluruh tahapan dilakukan dengan tertutup, tidak transparan kepada publik bahkan kepada karyawan BUMN tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia juga menyoroti Fenomena banyaknya Direksi BUMN yang hanya bertukar posisi dari sebelumnya sebagai Direksi di sebuah BUMN A kemudian bergeser menjadi Direksi di BUMN B yang core bussiness-nya jauh berbeda.

"Fenomena bertukar posisi Direksi BUMN dan penempatan direksi BUMN dengan waktu yang singkat menyebabkan ownership (rasa memiliki) mereka terhadap BUMN rendah. Kebijakan yang dibuat cenderung hanya untuk mempercantik portofolio pribadi mereka sehingga mereka akan terorbit untuk naik kelas menempati posisi direksi BUMN yang lebih “basah”, akhirnya BUMN dan karyawan menjadi korban, kebijakan-kebijakan mereka hanya akan menjadi bom waktu bagi BUMN tersebut," katanya.

Menurutnya, BUMN memiliki stok pekerja (karyawan karir) yang berkualitas dan pantas memimpin BUMN sehingga kepemimpinan BUMN seharusnya tidak pada itu-itu saja.

"Oleh karenanya kami mendesak agar Kementerian BUMN dapat melakukan regenerasi kepemimpinan BUMN dengan memberikan kesempatan yang sama antara Calon dari karyawan karir dan dari luar BUMN tersebut (termasuk bekas pejabat eselon Kementerian/Lembaga Negara)," katanya.