Jokowi Disebut-sebut Bisa Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati, Apa Kata Elite PDIP?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima menanggapi mengenai munculnya isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai salah satu orang penggati Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Menurut Aria, Jokowi tak berminat untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima usai diskusi bertajuk 'Membaca Kongres PDIP: Who Will Be The Next?' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019).

"Pak Jokowi kan juga tidak terlalu tertarik di partai. Saya tidak melihat semacam minat Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin partai," kata Aria.

Aria pun menambahkan, Jokowi cenderung lebih memilih mengisi jabatan publik ketimbang duduk di kursi eliter partai.

Baca: Posisi Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum PDIP Dinilai Belum Penting

Baca: Info Update! Begini Kondisi Warga di Wilayah Pusat Gempa Banten Sabtu Pagi

Hal itu didasari pengalamannya satu kepengurusan bersama Jokowi di PDI Perjuangan Jawa Tengah.

"Karena Pak Jokowi pernah satu kepengurusan partai dengan saya di Jawa Tengah. Dia lebih pada jabatan-jabatan publik yang saya ketahui. Enggak (eksplisit), persepsi saya begitu," ungkap Aria.

Meski demikian, Aria tidak memungkiri bahwa Jokowi adalah salah satu kader terbaik PDI-P yang berkomitmen pada partai.

"Saya melihat Pak Jokowi adalah orang yang commit pada ideologi dan cita-cita narasi PDI-Perjuangan tapi dia bukan passion mengelola partai," jelasnya.

Sebelumnya, Aria menyebut nama Prananda Prabowo dan Puan Maharani tengah disiapkan untuk menggantikan Megawati Soekarnoputi sebagai ketua umum PDI Perjuangan.

Aria mengatakan, tongkat estafet itu paling cepat diserahkan pada 2024 mendatang.

Sebab, kader-kader partai disebut sudah bersuara bulat kembali mengangkat Megawati sebagai ketua umum partai periode 2019-2024 lewat kongres tahun ini.

Kritik Rocky Gerung

Megawati Soekarnoputri diisyaratkan bakal kembali menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Artinya, massa kepemimpinanya sejak tahun 1999 atau selama 20 tahun akan terus berlanjut.

Pengamat politik Rocky Gerung mengkritisi unsur penamaan pada partai berlambang banteng moncong putih itu.

Menurutnya, nama 'demokrasi' di tengah penamaan PDIP berseberangan dari kenyataan yang sesungguhnya.

PDIP tidak mencerminkan demokrasi sama sekali lantaran mempertahankan figur serupa selama 20 tahun.

"Ya nama partainya aja demokrasi. Jadi kalau nggak ada perubahan berpikir tentang konsep demokrasi, ya akan terus dengan keanehan yang sama," ungkap Rocky Gerung di kawasan Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019).

Keputusan PDIP pun tidak dianggap Rocky Gerung sebagai sebuah keanehan.

Sebab menurutnya, hal aneh yang diulang terus menerus dan telah menjadi kebiasaan, lambat laun akan berubah lumrah.

"Menurut saya nggak aneh itu. Kalau puluhan tahun yang aneh itu dilakukan terus, artinya tidak aneh lagi," kata dia.

Megawati kemungkinan kembali pimpin PDIP

Penjelasan Sekjen PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Kongres V PDIP belum bisa memastikan akan ada penambahan struktur partai seperti Wakil Ketua Umum ataupun Ketua Harian.

Namun, Hasto memastikan, struktur tersebut akan dibahas khusus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kongres tersebut.

Ia juga mengisyaratakan, jika Megawati akan kembali terpilih sebagai Ketum PDIP berikutnya.

"Terkait dengan struktur, tentu saja nanti ketua umum terpilih dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarnoputri, karena berdasarkan hasil Rakernas IV PDIP dan juga aspirasi dari bawah, memohon ibu Megawati untuk berkenan menjadi ketua umum kembali," ujar Hasto Kristiyanto saat jumpa pers persiapan Kongres V PDIP di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Secara tak langsung, peryataan Hasto itu sekaligus menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri akan terpilih kembali untuk periode kelima sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Hasto pun belum bisa menjawab kapan Megawati akan digantikan dan siapa sosok penggantinya yang dipersiapkan untuk periode selanjutnya.

Menurut Hasto, hal itu tergantung tergantung isyarat dari langit.

"Bagaimana ke depannya, partai punya cara, tetapi partai punya tradisi dalam membaca suasana kebatinan rakyat, partai juga punya tradisi dalam melihat suasana dan juga campur tangan Allah SWT terhadap kepemimpinan partai," ungkap Hasto.

Sebagai informasi, Megawati disebut sebagai ketua umum partai terlama di Indonesia.

Ia terpilih sebagai Ketua Umum PDIP sejak 1999. Semenjak itu, Megawati selalu terpilih sebagai ketua umum dalam kongres PDI Perjuangan.

Prabowo hingga JK diundang

Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sejumlah tokoh akan diundang dalam acara Kongres V PDIP yang akan digelar pada 8-10 Agustus 2019 di Bali.

Hasto mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo akan hadir dan membuka acara Kongres V PDIP.

Selain itu, ia menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut diundang dalam acara tersebut.

Hal itu disampaikan Hasto saat jumpa pers persiapan Kongres V PDIP di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Dalam pertemuan dengan Ibu Megawati beberapa waktu lalu, Pak Prabowo menyatakan beliau akan hadir," ujar Hasto Kristiyanto.

Hasto pun menyebut, akan ada 335 tokoh VIP dan VVIP yang turut diundang.

Sejumlah tokoh lainnya yang diundang antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin,  jajaran menteri Kabinet Indonesia Kerja, serta tokoh-tokoh organisasi agama seperti Muhamadiyah, NU, dan KWI dan organisasi keagamaan lainnya.

Selain itu, lanjut Hasto, senior partai, pengamat politik mitra PDIP, budayawan, dan bekas menteri kabinet Gotong Royong akan diundang dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, total akan ada 2047 orang utusan partai yang akan hadir dalam Kongres V PDIP.

Rinciannya, 3 orang perwakilan struktur mulai dari ketua, bendahara dan sekretaris dari setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berjumlah 514 cabang. 3 orang perwakilan dari ketua, bendahara dan sekretaris setiap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berjumlah 34 daerah, serta sayap-sayap partai PDIP juga turut diundang.