Kelulusannya Sempat Dibatalkan Karena Salah Tafsir, Pemerintah Akhirnya Melantik drg Romi jadi PNS

kelulusannya dibatalkan setelah Pemda Solok Selatan mengetahui Romi merupakan penyandang disabilitas.

Kelulusannya Sempat Dibatalkan Karena Salah Tafsir, Pemerintah Akhirnya Melantik drg Romi jadi PNS
Kantor Staf Presiden
Rapat Koordinasi membahas penerimaan CPNS drg. Romi Syofpa Ismael di Kantor Staf Presiden, 5 Agustus 2019. Pemimpin rapat, Jaleswari Pramodhawardani (Baju Batik ujung meja), di sebelah kanan berbaju putih Wakil GUbernur Sumatera Barat, Nasrul Abit. Sebelah kanan Wagub, Bupati Solok Selatan (berbaju batik), Muzni Zakaria. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akhirnya memutuskan mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan rilis yang diterima Tribunnewswiki.com, kesepakatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (5/8/2019) siang.

Kasus drg Romi ini sempat menjadi perhatian publik setelah Pemda Solok Selatan menganulir kelulusannya sebagai CPNS pada 2018.

Baca: Curiga Tetangganya Bertingkah Aneh, Wanita di Melaka Langsung Panggil Ambulans & Pemadam Kebakaran

Baca: Video Detik-Detik Kecelakaan Dua Mobil Bersenggolan dengan Empat Sepeda Motor hingga Terpental

Padahal sebelumnya, Romi dinyatakan lulus dengan nilai terbaik.

Namun kelulusannya dibatalkan setelah Pemda Solok Selatan mengetahui Romi merupakan penyandang disabilitas.

“Kami semua bekerja dan merespons masalah ini dengan cepat dan sepakat dokter Romi bisa menjadi CPNS,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani yang memimpin rapat.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria.

Hadir pula perwakilan dari lintas Kementerian dan Lembaga.

Di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kementrian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, dan lainnya.

Menurut Jaleswari, kasus ini muncul karena pemda setempat salah menafsirkan sehat jasmani dan rohani sebagai salah satu syarat menjadi PNS.

Halaman
12
Penulis: Natalia Bulan Retno Palupi
Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved