Selasa, 26 Agustus 2025

Seleksi Pimpinan KPK

Koalisi Kawal Capim KPK Pertanyakan Kepentingan Neta S Pane Komentari LHKPN Capim KPK

Ia juga mempertanyakan dasar argumen hukum dari pernyataan Neta yang menyebut bahwa laporan LHKPN bukan hal prinsip dalam sistem perekrutan capim KPK.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Gita Irawan/Tribunnews.com
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menjadi bagian dari Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Indonesia Corruption Watch Jakarta Selatan pada Selasa (6/8/2019). 

“LHKPN itu sekadar basa basi yang tak penting dipersoalkan,” ucapnya.

Neta menilai dua pimpinan KPK harus diisi oleh Pati Polri. Hal ini penting agar KPK bisa tegas dan tidak bisa diatur oleh pihak lain, terutama wadah pegawai KPK.

“Selama ini ketidaktegasan pimpinan KPK dan sikap takut mereka pada bawahan menjadi sumber kacaunya KPK. Ini harus segera diperbaiki,” pungkasnya.

Sementara itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah berharap pelaporan harta kekayaan jadi pertimbangan panitia seleksi (pansel) dalam menilai integritas para calon. Pansel diminta tidak segan mencoret para calon yang belum melaporkan LHKPN.

“Jadi KPK berharap Pansel tidak segan-segan dan tidak toleran dengan pihak-pihak yang tidak patuh melaporkan LHKPN,” kata Febri ketika dikonfirmasi terpisah, Senin (5/8/2019).

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan