Berkaca dari Kasus Dokter Romi, PPDI Minta Pemerintah Tak Diskriminatif Pada Penyandang Disabilitas

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) meminta pemerintah tidak bersikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Berkaca dari Kasus Dokter Romi, PPDI Minta Pemerintah Tak Diskriminatif Pada Penyandang Disabilitas
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ketua Umum PPDI Gufroni Sakiril di Hotel Ashley, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) meminta pemerintah tidak bersikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Hal itu dikatakan Ketua Umum PPDI Gufroni Sakiril merespons kasus dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang sempat dibatalkan menyandang status calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Pemkab Solok Selatan, Sumatera Barat.

Ia mengatakan peristiwa itu harus menjadi pembelajaran pemerintah daerah dalam membuka lowongan CPNS bagi penyandang disabilitas.

"Kami bersyukur dokter Romi akhirnya bisa dinyatakan lolos sebagai CPNS dan tinggal menunggu SK-nya. Ini sebenarnya jadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah yang membuka lowongan untuk penyandang disabilitas," kata pria yang akrab disapa Gufron kepada wartawan, di Hotel Ashley, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Baca: Berstatus Tersangka, Mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Dicegah KPK Berpergian ke Luar Negeri

Baca: Makam Pria yang Suruh Prada DP Bakar Vera Oktaria Sempat Dibongkar atas Permintaan Keluarga

Baca: Imam Satria yang Suruh Prada DP Bakar Mayat Vera Ditemukan Tewas Tenggelam, Ini Peran Lainnya

Baca: Promotor Belajar dari Konser Westlife Kemarin

Gufron menegaskan, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Ia menerangkan, penyandang disabilitas memiliki kuota menjadi pegawai negeri sebesar 2 persen.

"Bahwa penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan non penyandang disabilitas sebagai warga negara dan ada ketentuan undang-undang kalau di pemerintah ada kuota 2 persen dan kalau di swasta itu 1 persen," jelasnya.

Gufron mengatakan telah ada kasus yang sama dialami seperti dokter Romi sebelumnya.

Ia mengungkapkan telah banyak penyandang disabilitas yang gagal pada tahap kesehatan jasmani dan rohani.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved