Seleksi Pimpinan KPK

Capim KPK: Masak Lembaga Penegak Hukum Diisi Pemain Sinetron Melulu

Menurutnya, lembaga antirasuah itu memang sudah seharusnya diisi oleh unsur dua penegak hukum tersebut.

Capim KPK: Masak Lembaga Penegak Hukum Diisi Pemain Sinetron Melulu
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua panitia seleksi calon pimpinan KPK,Yenti Garnasih (tengah) memberikan sambutan saat membuka tes psikologi seleksi calon pimpinan KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu-satunya hakim yang lolos tes psikologi calon pimpinan (Capim) KPK, Nawawi Pamolango, turut buka suara terkait keterlibatan unsur jaksa dan polisi dalam seleksi capim KPK.

Menurutnya, lembaga antirasuah itu memang sudah seharusnya diisi oleh unsur dua penegak hukum tersebut.

"Kalau saya sih namanya juga KPK itu lembaga penegak hukum ya tentu saja 'sepantasnya' isinya harus ada unsur penegak hukumnya. Masak lembaga penegak hukum tapi diisi pemain sinetron melulu," ujar Nawawi, ketika dikonfirmasi, Kamis (8/8/2019).

Nawawi menyebutkan bahwa di berbagai belahan negara, lembaga antirasuah juga lazim diisi unsur polisi dan jaksa. Dia juga mengutip aturan tersebut di UU KPK.

Baca: KPK Tangkap Anggota Komisi VI DPR RI Usai Tangkap 11 Orang Terkait Dugaan Impor Bawang Putih

"Juga di berbagai negara manapun lembaga ini dominan diisi oleh para penegak hkum konvensional, seperti jaksa dan polisi. Terlebih di dalam pasal 21 ayat 4 UU Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan dengan jelas bahwa Pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum," ungkap mantan Ketua PN Samarinda itu.

Meski begitu, Nawawi meminta atribut polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum bisa dilepaskan ketika sudah menjabat sebagai pimpinan KPK.

Sehingga nantinya, kata dia, kerja para polisi ataupun jaksa betul-betul independen dan bebas tekanan dari manapun.

Baca: Penipuan Percepatan Haji Diduga Libatkan Oknum Dari Kementerian

"Ini harus dimaknakan sebagai personal-personal yang berlatar belakang polisi-pnyidik dan jaksa-penuntut umum. Terpenting ketika para jaksa dan polisi yang telah masuk ke dalam institusi KPK, sejak saat itu harus melepaskan segala atribut yang berhubungan dngan asalnya karena KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh dipngaruhi oleh krkuasaan negara lainnya," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved