Survei Cyrus Network : 72 persen Responden Ingin Pileg dan Pilpres Dipisah

Eko Dafid memaparkan berdasarkan hasil survei, sebanyak 72 persen responden menginginkan kedepan sebaiknya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

Survei Cyrus Network : 72 persen Responden Ingin Pileg dan Pilpres Dipisah
Kompas.com/PRIYOMBODO
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid memaparkan berdasarkan hasil survei, sebanyak 72 persen responden menginginkan kedepan sebaiknya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dipisah atau tidak serentak.

Sementara itu sisanya, sebanyak 23,5 persen responden merasa kedepan tidak perlu dipisahkan dan tetapp serentak seperti tahun ini. Terakhir sisanya sebanyak 4,5 persen tidak menjawab.

Paparan hasil survei ini disampaikan Eko Dafid‎, Jumat (9/8/2019) di Hotel Ashley, Jakarta Pusat. Survei ini dilakukan tanggal 22-28 Juli 2019 terhadap 1.230 responden di 34 provinsi.

‎Menyikapi hasil survei tersebut, Ketua DPR RI yang juga Politisi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) ‎setuju dengan hasil survei bahwa kedepan Pemilihan Legislatif harus dipisah dengan Pemilihan Presiden.

Baca: Rahasia di Balik Kebugaran Fisik Pemain Timnas U-18 Indonesia di Piala AFF U-18

Baca: Timnas U-15 Malaysia Juara Piala AFF U-15 2019 Usai Jungkalkan Thailand

Baca: Inter Milan Klub yang Punya Kelebihan Dibanding Klub Lain kata Romelu Lukaku

"Aspirasi Pemilihan Legislatif harus dipisah dengan Pemilihan Presiden, saya pribadi setuju. Hampir semua orang yang saya temui juga setuju. Karena inilah yang membuat kerumitan pemilu berlangsung," ucap Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsot juga mengaku bersyukur karena perhelatan pesta demokrasi yang sudah lewat itu, ‎bisa berjalan dengan baik didukung oleh para penyelenggara pemilu.

"Alhamdulilah kita harus acungkan jemppol buat KPU sampai aparat, ‎kita sudah melewati ini dengan baik," tuturnya.

Masih berdasarkan hasil survei, penyelenggara Pemilu juga mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat.

Secara keseluruhan, KPU, Bawaslu, Polri, TNI dianggap sudah mengambil posisi netral dan memiliki kinerja yang baik.

"Sebanyak 89 persen responden menyatakan bahwa KPU bertindak netral dan 91 persen responden ‎menyatakan Bawaslu bertindak netral," ujar Eko Dafid.

"Begitu juga dengan keberadaan Polri dan TNI yang bertugas memastikan keamanan dan kelancaran selama tahap pemilu berlangsung. Sebanyak 91 persen responden menyatakan Polri netral dan 95 persen menyatakan TNI netral dalam pemilu 2019 lalu," tambah Eko Dafid.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved