Kabinet Jokowi
Demokrat Ingin Gabung ke Pemerintah, Koalisi Khawatir Akan Muluskan Jalan AHY di 2024
Apalagi panggung pilpres 2024 mendatang adalah panggung kosong tanpa petahana Jokowi yang akan bisa mencalonkan kembali.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik Hendri Satrio khawatir partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak bisa menerima keinginan Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin pada periode 2019-2024.
Karena mereka khawatir, ini sama saja memuluskan jalan politik Putera sulung Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk pemilu presiden 2024.
"Parpol koalisi yang lain, di luar PDIP, bisa oke. Tapi asal jangan AHY yang didorong jadi Menterinya. Karena hanya akan memberikan panggung bagi AHY di 2024," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (14/8/2019).
Hal itulah yang akan menjadi pertimbangan yang paling berat bagi parpol KIK untuk menerima bergabungnya Demokrat.
Baca: Polisi Telisik Unsur Pidana Soal Laporan Pornografi Akun Instagram @hotmanparisofficial
Apalagi panggung pilpres 2024 mendatang adalah panggung kosong tanpa petahana Jokowi yang akan bisa mencalonkan kembali.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira.
Andreas Pareira menilai sudah terlambat jika keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.
Seharusnya menurut anggota DPR RI ini, hal tersebut sudah dilakukan sebelum Pemilihan Presiden (Pilrpes) 2019 lalu. Bukan sekarang.
"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Anggota Komisi I DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (14/8/2019).
Namun pernyataan ini juga kata dia, Andreas Pareira menduga, keinginan Demokrat mendukung Jokowi-Maruf karena berharap akan ada power sharing atau bagi-bagi kekuasaan dalam kabinet nanti.
Baca: Video Seks Satu Perempuan Tiga Laki-laki Juga Ramai di Bandung, Asli Garut atau Bukan?
"Ini juga bisa diartikan bahwa Partai Demokrat ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," jelasnya.
Dia yakin Jokowi akan jeli dalam menilai banyaknya dukungan yang mengalir terus setelah dirinya dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.
"Soal ini tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukuangan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif.
Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik mereka untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan mendukung pemerintahan meski belum keluar sikap resmi.
