Respons Surya Paloh Sikapi Keputusan Jokowi Soal Posisi Jaksa Agung Diisi Bukan Orang Parpol

PDIP mendukung

 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi soal wacana kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan memberikan sinyal menolak Jaksa Agung dari partai politik sekaligus mendorong figur internal kejaksaan sebagai Jaksa Agung.

"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam Kementerian yang dulu disebut dengan departemen manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hasto pun mendukung, korps Adhyaksa dipimpin sosok diluar partai politik.

Baca: Kabareskrim dan Dirtipidum Jadi Penanggung Jawab dan Ketua Tim Teknis Kasus Novel Baswedan

Sebab, Hasto mengatakan, ini salah satu aspirasi masyarakat soal sosok Jaksa Agung.

"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen dari aparat dari Jaksa Agung untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasti menyebut, sebagai penegak hukum, Jaksa Agung harus bebas dari intervensi politik.

Baca: Komisi I Desak Pemerintah Rampungkan Draf RUU Perlindungan Data Pribadi

Sehingga diupayakan dipimpin oleh orang non partisan partai.

"Karena itulah mari agar seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu," jelas Hasto.

NasDem tetap mengincar

 Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi mengatakan partainya masih melirik kursi Jaksa Agung.

Menurutnya, posisi Jaksa Agung yang kini dijabat Politikus NasDem HM Prasetyo dilirik banyak partai.

"Tidak ada hubungan dengan mempertahankan, tidak mempertahankan, tetapi yang jelas karena semua melirik maka Nasdem tetap melirik. Boleh kan," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019).

Menurutnya, Jaksa Agung merupakan jabatan politik, sama halnya dengan pos kementerian.