Respons Surya Paloh Sikapi Keputusan Jokowi Soal Posisi Jaksa Agung Diisi Bukan Orang Parpol

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak mempermasalahkan keputusan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bila memilih Jaksa Agung dari kalangan non-parpol.

Menurutnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan kewenangan presiden.

Diketahui, saat ini Jaksa Agung dijabat M Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

"Apapun juga terserah Bapak Presiden," kata Surya Paloh kepada awak media, di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Baca: PKS Tidak Akan Baper Bila Ditinggal Gerindra

Baca: Surya Paloh: Indonesia Hari Ini adalah Negara Kapitalis yang Liberal

Baca: Bocah 8 Tahun Tewas Tersengat Listrik saat Hendak Ambil Layangan di Atap Rumah

Surya Paloh juga mengaku belum mengetahui seperti apa struktur kabinet Jokowi pada periode kedua nanti.

Ia mengatakan bisa saja Jokowi memberi tahu dirinya pada detik-detik terakhir.

"Belum. Mungkin saya barangkali terakhir kali. Ya enggak apa lah ya," ujarnya.

Terkait komposisi menteri, ia tak masalah jika 55 persen menteri Jokowi diisi kalangan profesional.

Surya Paloh menegaskan pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Baca: Penemuan Artefak Kuno Yoni di Kota Malang, Disebut Simbol Kesuburan Bagi Perempuan Era Kanjuruhan

Baca: Mia Khalifa Beberkan Penghasilannya 3 Bulan Jadi Bintang Film Dewasa, Tak Sampai Jutaan Dolar

"Apapun bentuknya, mau 25 persen, 35 persen, 50 persen, itu hak prerogratif presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan Jaksa Agung pada periode kedua pemerintahannya 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik.

"Tidak dari partai politik," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

PDIP mendukung

 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi soal wacana kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan memberikan sinyal menolak Jaksa Agung dari partai politik sekaligus mendorong figur internal kejaksaan sebagai Jaksa Agung.

"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam Kementerian yang dulu disebut dengan departemen manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hasto pun mendukung, korps Adhyaksa dipimpin sosok diluar partai politik.

Baca: Kabareskrim dan Dirtipidum Jadi Penanggung Jawab dan Ketua Tim Teknis Kasus Novel Baswedan

Sebab, Hasto mengatakan, ini salah satu aspirasi masyarakat soal sosok Jaksa Agung.

"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen dari aparat dari Jaksa Agung untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasti menyebut, sebagai penegak hukum, Jaksa Agung harus bebas dari intervensi politik.

Baca: Komisi I Desak Pemerintah Rampungkan Draf RUU Perlindungan Data Pribadi

Sehingga diupayakan dipimpin oleh orang non partisan partai.

"Karena itulah mari agar seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu," jelas Hasto.

NasDem tetap mengincar

 Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi mengatakan partainya masih melirik kursi Jaksa Agung.

Menurutnya, posisi Jaksa Agung yang kini dijabat Politikus NasDem HM Prasetyo dilirik banyak partai.

"Tidak ada hubungan dengan mempertahankan, tidak mempertahankan, tetapi yang jelas karena semua melirik maka Nasdem tetap melirik. Boleh kan," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019).

Menurutnya, Jaksa Agung merupakan jabatan politik, sama halnya dengan pos kementerian.

Karena itu wajar saja bila bayak partai mengincar jatah pimpinan Korps Adiyaksa tersebut.

Baca: ICW Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Larangan Mantan Koruptor Ikut Pilkada

Baca: Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia hingga Kamis (1/8/2019), Berikut Imbauan BMKG

Baca: Museum Perjalanan dan Sejarah Nabi Muhammad SAW Bakal Dibangun di Indonesia

Baca: Sastrawan Asal Sumbar Darman Moenir Wafat Setelah 3 Pekan Dirawat karena Kanker Paru-paru Stadium 4

"Masalah Jaksa Agung ini adalah dia jabatan politik, dalam konteks Indonesia dia jabatan politik. Semua partai boleh melirik posisi tersebut, tetapi keputusan akhir pada presiden pada pak Jokowi," katanya.

Menurutnya Jaksa Agung merupakan posisi penting. 

Kejaksaan merupakan pengacara negara.

Selain itu, orang yang duduk dalam jabatan tersebut harus paham betul mengenai penuntutan.

NasDem menurutnya memiliki banyak kader yang cocok untuk menjadi Jaksa Agung.

"Dia berdiri mempertahankan negara Indonesia. karena itu dia tentu saja orang-orang yang sangat baik. Apakah ada menurut saya, di Nasdem pasti ada," katanya.

Diisi internal kejaksaan

Pensiunan jaksa senior atau Purna Adhyaksa yang mengatasnamakan Koalisi Indonesia Negara Hukum menyarankan, kriteria Jaksa Agung ke depan berasal dari internal kejaksaan.

Mantan JAM Pidsus Kejagung, Sudhono Iswahyu, menuturkan, masukan pihaknya diharapkan menjadi pertimbangan pemilihan Jaksa Agung di pemerintahan kedua Jokowi.

"Kita (pensiunan jaksa senior) menyarankan figur (Jaksa Agung ke depan) berasal dari kalangan internal, yang berpengalaman di luar dan berhasil. Itu kami anggap paling ideal, untuk memimpin jaksa agung," ujar Sudhono dalam sebuah diskusi di Kompleks TVRI, Senayan, Jakarta , Minggu (21/7/2019).

Baca: Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Nduga Papua Telah Divisum dan Disemayamkan

Baca: Wisatawan Asal Vietnam di Pantai Klingking Tersapu Ombak Setinggi 6 Meter, Satu Orang Tewas

Baca: Cekcok dengan Suami di Jalan, Seorang Wanita Kesal Hingga Nekat Berdiri di Atas Mobil yang Melaju

Ia mengatakan, sebagai purna Adhyaksa, sosok ideal pemimpin di lembaga itu haruslah yang mencerminkan keadilan.

"Kami mengharapkan tipe Jaksa Agung yang ideal, karena nanti akan sangat menentukan bagi lembaga Kejaksaan sendiri dan juga bagi para pencari keadilan di republik ini," kata Dhono.

Jaksa agung yang diangkat dari internal bisa berasal dari anggota yang aktif maupun purna yang masih sehat jasmani dan rohani.

Baca: Menolak Disuapi Chef Arnold, Reaksi Gibran Rakabuming Sontak Buat Rafi Ahmad dan Nagita Ngakak

Pihaknya juga berharap Jaksa Agung bukan berasal dari politisi.

"Presiden kita harapkan dalam memilih Jaksa Agung hendak memperhatikan dari kalangan internal Kejaksaan, bagaimana caranya beliau mendengar dari kalangan internal. Kalau bisa jangan yang terlibat politik praktis," tutur dia.

Pernyataan Dhono diamini pula Mantan Direktur Penyidikan Kejagung Chairul Imam.

Perlunya calon Jaksa Agung dari kalangan internal, lantaran telah mengetahui SOP dan persoalan yang dihadapi.

"Semua keputusan dibuat Jaksa Agung. Oleh karena itu Jaksa Agung harus mengerti semua pekerjaan SOP dan personilnya di Kejaksaan. Kepekaan hukum harus dimiliki semua Jaksa, apalagi seorang Jaksa Agung," kata Chairul.

Dinilai sudah bekerja baik

Sejumlah pihak menilai kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo tidak memuaskan.

Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya jaksa yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ‎sering melontarkan kritik keras atas kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang minim menindak kasus korupsi.

Merespon hal tersebut, HM Prasetyo sempat angkat bicara. 
Dia menilai kritikan itu tidak berdasar.

HM Prasetyo malah meyakini, orang yang mengkritiknya itu tidak jauh lebih baik jika memimpin institusinya.

Baca: Seleksi CPNS 2019 segera Dibuka, BKN Minta Calon Peserta Siapkan Dokumen Ini

Baca: Titi Kamal Ceritakan Pengalaman Horor Syuting di Bekas Rumah Sakit Jiwa

Baca: Kembali Jadi Sponsor Utama GIIAS 2019, Astra Financial Tawarkan Cicilan Bunga Nol Persen

Baca: Salmafina Sunan Dikhawatirkan Kabur ke Luar Negeri, Sunan Kalijaga Datangi Kantor Imigrasi

Menurut HM Prasetyo, pihaknya tidak pernah lengah mengawasi seluruh jaksa yang ada di Korps Adhyaksa.

Hanya saja ada sejumlah kendala ketika mengawasi jaksa yang jumlahnya mencapai 10 ribu lebih.

Lantas, apakah selama ini Partai NasDem menilai kadernya HM ‎Prasetyo telah bekerja dengan baik di tengah beragam kritikan yang dialamatkan kepada Jaksa Agung?

"Sampai saat ini Pak Prasetyo kan masih dipakai atau tetap sebagai anggota kabinet Jokowi. Kami menilai yang dia memang bekerja dengan baik. Kalau memang tidak memenuhi harapan presiden kan sudah pasti diganti," ungkap Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Jhonny G Plate, Senin (15/7/2019) di DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat.

Jhonny G Plate melanjutkan bagi Jaksa agung untuk sekedar menyamankan rakyat yang suka protes melawan dengan mengikuti saja seluruh kemauan mereka bukan ciri khas dari kader NasDem.

Kader NasDem itu, lanjut dia, selalu menegakkan aturan dengan penuh tanggung jawab walaupun risikonya menjadi tidak tersohor.

Dikonfirmasi soal Fraksi PDIP DPR yang melakukan rotasi di alat kelengkapan Dewan, dimana Herman Hery kini menjabat Wakil Ketua Komisi III menggantikan Trimedya Panjaitan.

Pelantikan ‎dipimpin langsung ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (15/7/2019) di Gedung DPR, Senayan.

Melalui pergantian ini, Trimedya resmi menjadi anggota biasa di Komisi III.

Santer pula isu beredar, Trimedya sengaja dijadikan anggota biasa sebagai persiapan bakal menduduki posisi Jaksa Agung dalam kepemimpinan Jokowi, periode kedua.

Menyikapi itu, Jhonny G Plate menjawab diplomatis.

Kalaupun isu itu benar adanya, dia bakal mengucapkan selamat pada Trimedya.

"Bagaimana ya, saya bukan presiden terpilih soalnya. Tapi ‎kalau itu benar, ya selamat pada Pak Trimedya. Nanti kita tunggu pada saat Pak Jokowi menentukan, kan tidak boleh isu. Setidaknya Pak Trimedia dianggap layak jadi Jaksa agung itu adalah juga politisi dari Kabinet Indonesia Kerja, koalisi kami, bagus dong. Yah kita serahkan semua ke Pak Jokowi," ungkapnya.

Kembali ditanya soal bagaimana jika posisi Jaksa Agung ‎tidak lagi menjadi pos bagi kader NasDem? Jhonny G Plate meminta menanyakan itu kepada Presiden Jokowi.