Lima Tahun Jadi Mendagri, Tjahjo Keluhkan Pemda yang Sulit Alokasikan Anggaran Ideal untuk Pilkada
Salah satu hal yang menurutnya menjadi rintangan dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sulitnya mengajak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggara
Penulis:
Rizal Bomantama
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tjahjo Kumolo mengaku pikirannya tersita banyak untuk mengurus Pilkada serentak yang diselenggarakan tiga kali sepanjang dirinya menjabat lima tahun.
Salah satu hal yang menurutnya menjadi rintangan dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sulitnya mengajak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan Pilkada yang ideal.
Hal itu disampaikannya saat melantik sejumlah pejabat DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bersama Ketua DKPP Harjono dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Kamis (15/8/2019).
Baca: Kebakaran Pipa di Area Kilang Minyak Pertamina Balikpapan
“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan (DKPP dan Bawaslu) selama lima tahun ini, banyak tenaga dan pikiran yang banyak tersita di Komisi II DPR RI dan Pansus Pemilu, belum lagi Pilkada serentak yang dilakukan tiga kali. Sulit untuk mengajak pemerintah daerah menganggarkan yang ideal untuk penyelenggaraan Pilkada,” ungkap Tjahjo.
Akan tetapi menurutnya keberhasilan penyelenggaraan Pilkada, Pileg, dan Pilpres selama lima tahun belakangan menjadi modal penting untuk menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum berikutnya. Termasuk Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.
Baca: Kepastian Pengumuman Lokasi Ibu Kota, Kepala Bappenas: Tunggu Pidato Presiden
Tjahjo juga memanfaatkan momen pelantikan pejabat DKPP itu untuk berpamitan jelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Mendagri yang tinggal 1,5 bulan lagi.
Tjahjo mengaku wajar jika dirinya pamit lantaran masa jabatannya sebagai Mendagri tinggal 1,5 bulan lagi.
Ia mengatakan tidak mempunyai ambisi untuk menjabat sebagai Mendagri atau sebagai menteri lainnya di periode Presiden Joko Widodo 2019-2024.
Baca: Update Kasus Video Mesum Garut: Pemeran Wanita Dibayar Rp500 Ribu, Ditetapkan Jadi Tersangka
“Saya menunggu hingga bulan Oktober 2019 besok ini rasanya seperti bertahun-tahun. Saya ini pegang prinsip TNI yaitu taat, nurut, dan instruksi. Jadi kalau disuruh pensiun siap, dikasih tugas siap, dan kalau tidak dikasih tugas juga siap dengan tetap mendukung pemerintahan selanjutnya,” pungkas Tjahjo yang mengenakan pakaian serba hitam.
