Siang Nanti Tri Rismaharini Dilantik Jadi Pengurus Pusat PDIP
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini akan segera dilantik sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024.
Editor:
Dewi Agustina
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini akan segera dilantik sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024.
Pelantikan tersebut akan dilaksanakan di Kantor DPP PDIP, Jalan Panglima Diponegoro, Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019) pukul 14.00 WIB siang nanti.
Pelantikan Tri Rismaharini, dilakukan setelah pelaksanaan forum diskusi dengan mengangkat tema 'Membedah Usulan Amandemen Terbatas tentang Haluan Negara'.
Berdasarkan surat DPP PDIP nomor 04/EX/DPP/VIII/2019, forum diskusi tersebut akan dimulai pukul 10.00 WIB dan akan dihadiri oleh pimpinan redaksi dari sejumlah media massa.
Seperti diketahui Tri Rismaharini telah ditunjuk sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres V PDIP di Bali 8-11 Agustus 2019.
Dengan ditunjuknya sebagai Ketua DPP, jalan Tri Rismaharini untuk naik kelas menjadi politisi nasional semakin terbuka lebar.
Risma digadang-gadang akan mengisi salah satu kursi menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin atau juga maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2024.
Hak Prerogatif Presiden
Sebelumnya Politikus PDIP Ahmad Basarah mengatakan komposisi kabinet mendatang merupakan hak prerogatif presiden.
Untuk nama menteri dari PDIP menurutnya sebelum diusulkan kepada Presiden Jokowi, akan terlebih dahulu diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Baca: Viral, Tingkah Jan Ethes saat Bertemu Annisa Pohan Curi Perhatian
"Mengenai menteri sekali lagi saya tegaskan bagi keluarga besar PDIP dan kader PDIP, dia punya dua yang namanya instansi prerogatif, prerogatif pertama ketika akan diusulkan pada presiden dia harus melalui pintu hak prerogatif ketua umum PDIP," kata Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Terkait menteri, para kader PDIP menurutnya hanya memberikan informasi dinamika yang ada di masyarakat.
Masukan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan Megawati dalam mengusulkan nama-nama calon menteri yang memiliki integritas dan kapabilitas.

"Tetapi mengenai siapa yang akan diusulkan, wewenang ibu Megawati yang sudah punya nama-nama yang beliau anggap layak berintegritas untuk membantu mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi," katanya.