Pengamat: Ubah Dulu Undang-Undang MD3 Jika Ingin Tambah Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Usulan penambahan pimpinan MPR RI menjadi sepuluh orang diprediksi tidak akan mendapat penolakan dari fraksi-fraksi yang ada.

Pengamat: Ubah Dulu Undang-Undang MD3 Jika Ingin Tambah Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Sebastian Salang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan penambahan pimpinan MPR RI menjadi sepuluh orang diprediksi tidak akan mendapat penolakan dari fraksi-fraksi yang ada.

Pengamat politik Sebastian Salang mengatakan usulan tersebut kemungkinan akan berjalan mulus karena semua partai diuntungkan.

"Wacana itu tidak akan mendapat penolakan karena semua partai diuntungkan," ujar pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini kepada Tribunnews.com, Selasa (20/8/2019).

Menurut dia, penolakan justru akan datang dari publik.

Sebab bagi publik, penambahan pimpinan itu tidak relevan, dan hanya merupakan pemborosan anggaran.

Baca: Tanggapi Isu Papua, 11 Organisasi Kepemudaan Sampaikan Sikap

Baca: Pertimbangan Robert Rene Alberts yang Mendatangkan 3 Pemain Asing Baru ke Persib

Baca: Sejumlah LSM Minta Segala Bentuk Tindakan Represif Terhadap Warga Papua Dihentikan

Baca: Pasutri Bunuh Diri Bersama karena Frustasi Tak Dapat Momongan selama 9 Tahun Menikah

Selain juga tidak ada argumentasi rasional dan mendasar di balik usulan penambahan itu.

Meski demikian dia memprediksi bakal terwujud, sebab usulan tersebut merupakam kompromi pragmatis partai-partai politik.

Tetapi, dia mengingatkan, jika menambah kursi pimpinan MPR, maka DPR harus mengubah terlebih dahulu Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Karena UU MD3 telah mengatur mengenai jumlah pimpinan MPR RI.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved