Rusuh di Papua

Pemblokiran Internet di Papua untuk Dukung Proses Perdamaian

Terutama pada era Presiden Joko Widodo. Perlu situasi yang tenang dan kondusif untuk membangun Papua.

Pemblokiran Internet di Papua untuk Dukung Proses Perdamaian
ISTIMEWA
Ngasiman Djoyonegoro 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Kebijakan Kominfo memblokir akses internet di Papua dinilai sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro.

Baca: Seorang Polwan Kirim Miras ke Asrama Papua di Bandung, Polda Jabar: Tidak Mewakili Polisi!

"Kami menilai pemblokiran akses internet tersebut sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Papua. Pemblokiran internet sebagai bentuk pencegahan kapitalisasi konflik berbasis SARA," ujarnya dalam rilisnya yang diterima tribunnews.com, Jumat (23/8/2019).

"Upaya meredam gejolak yang terjadi di Papua tidak akan efektif jika pihak yang tidak bertanggung jawab terus menyebarkan hoax dan berita bohong, di Papua. Penanganan konflik membutuhkan prasyarat situasi yang kondusif. Sehingga pencegahan beredarnya konten negatif mutlak diperlukan," kata dia.

Papua lanjutnya merupakan daerah yang sedang giat membangun. Terutama pada era Presiden Joko Widodo. Perlu situasi yang tenang dan kondusif untuk membangun Papua.

Upaya proses divestasi saham freeport 51% yang tengah diupayakan oleh pemerintah terancam terganggu karena gejolak di Papua. Padahal divestasi ini penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara.

Baca: Jokowi Dinilai Lebih Percaya Diri Pilih Menteri di Periode Kedua

"Kebutuhan untuk situasi kondusif salah satunya dengan cara pemblokiran akses internet. Meskipun untuk sejumlah kelompok masyarakat pemblokiran ini mengganggu," kata dia.

"Misalnya kegiatan ekonomi mandek, tapi pencegahan eskalasi dan keberlanjutan konflik harus ditangani. Ini untuk kepentingan bersama," ujarnya lagi.

Baca: Klarifikasi FPI Surabaya Mengenai Aksi di Asrama Papua Surabaya Pekan Lalu, Sebut Nama Tri Susanti

Ia memastikan, pemblokiran tidak untuk selamanya. Ada batas waktu yang ditetapkan. Selain itu saluran komunikasi melalui pesan singkat atau SMS dan telpon masih bisa digunakan, sehingga masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan.

"Jika ada kepentingan publik yang lebih besar, pemblokiran lebih masuk akal untuk dipilih. Bahwa hak asasi manusia tidak bersifat mutlak, dalam situasi tertentu dapat dibatasi karena ada kepentingan publik yang lebih besar," Ngasiman menegaskan kembali.

Baca: Di Mata Najwa Kontras Singung Kasus Kemanusiaan di Papua: Kita Lihat Apa yang Dilakukan Jakarta

"Kami percaya, saat ini sejumlah pihak, pemimpin politik, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat di Papua sedang bekerja keras untuk mewujudkan perdamaian," tambahnya.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved