Seleksi Calon Pimpinan KPK

Tak Hanya LHKPN, KPK Minta Pansel Perhatikan Kepatuhan Pajak Calon Pimpinan KPK

Beberapa di antaranya kepatuhan melaporkan harta kekayaan, gratifikasi atau yang terkait dengan pelanggaran etik.

Tak Hanya LHKPN, KPK Minta Pansel Perhatikan Kepatuhan Pajak Calon Pimpinan KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) didampingi Jubir KPK Febri Diansyah (kanan) m 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Jilid V untuk mempertimbangkan rekam jejak integritas kandidat, terutama kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku terkait dengan pemberantasan korupsi.

Beberapa di antaranya kepatuhan melaporkan harta kekayaan, gratifikasi atau yang terkait dengan pelanggaran etik.

Tak hanya itu, KPK juga meminta Pansel mempertimbangkan kepatuhan pajak para kandidat.

"Kami juga sebenarnya berharap dalam beberapa diskusi aspek integritas calon untuk menjadi perhatian yang paling utama bagi panitia seleksi selain indikator yang saya sebutkan tadi misalnya kepatuhan pajak itu juga penting sekali diperhatikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Jumat (23/8/2019).

Baca: Pansel Calon Pimpinan KPK Dinilai Tidak Bekerja Sesuai Pesanan

Baca: Deddy Mizwar Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Febri belum mengetahui apakah Pansel Capim KPK telah meminta informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait data kepatuhan pajak para kandidat lantaran hal tersebut merupakan kewenangan Pansel.

Namun, KPK meyakini data kepatuhan pajak ini menjadi poin penting dalam menilai integritas kandidat.

"Kalau data ini (kepatuhan pajak) didapatkan tentu akan sangat bagus," ujar Febri.

Febri meyakini Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendukung dan memberikan data mengenai kepatuhan pajak calon Komisioner KPK jika diminta oleh Pansel.

Febri menyatakan, aspek kepatuhan pajak seharusnya menjadi salah satu pertimbangan lantaran Pasal 29 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK mensyaratkan pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Apalagi, katanya, KPK beberapa kali menangani kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor pajak.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved