Elite NasDem: Pin Emas Ditolak, Tapi Penambahan Kursi MPR Disetujui

Sebab, anggota DPR RI akan dinilai dari kerjanya untuk rakyat bukan seberapa besar pin emas yang dikenakannya.

"Karena performen anggota dewan itu bukan besar, tebel mahal atau murahnya pin nya, tapi dilihat bagaimana narasi yang dibangun, bagaimana konsolidasi yang dia bangun dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat," kata Lukman.

Lebih lanjut, penggunaan pin emas merupakan persoalan masa lalu.

Pada jaman Orde Baru, lanjut Lukman, pejabat legislatif bangga mengenakan pin bajunya.

"Tapi sekarang sudah tidak ada kebanggan pakai pin. Bukan disitu kebanggan anggota legislatif," tutupnya.

Diketahui, DPR telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar.

Dana Rp 5,5 miliar merupakan pagu anggaran yang dialokasikan. Sedangkan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan pin emas tersebut tak sampai Rp 4,5 miliar.

Pengamat: Ganti Saja Pin Emas

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai lebih baik dibatalkan saja anggaran untuk pengadaan pin emas DPR RI.

"Sebaiknya dibatalkan saja anggaran untuk pin emas itu," ujar Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) ini kepada Tribunnews.com, Minggu (25/8/2019).

DPR telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar.

Memang, Djayani Hanan menjelaskan, anggaran untuk pengadaan pin emas jumlahnya terkesan kecil.

Namun, menurut dia, isu pengadaan pin emas ini telah menjadikan DPR sorotan publik.

Kesan wakil rakyat kurang sensitif terhadap kehidupan masyarakat menjadi nilai negatif bagi citra parlemen.

"Dibanding APBN keseluruhan, memang 5,5 miliar itu kesannya kecil. Tapi isu ini membuat DPR menjadi sorotan masyarakat dan mengesankan DPR kurang sensitive dengan kehidupan rakyat," jelas Djayadi Hanan.