Seleksi Pimpinan KPK

Respons WP KPK Terkait Kisruh 20 Capim Jilid V

Dari 20 nama yang telah diumumkan, terjadi protes dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, tokoh nasional, negarawan, dan dari kelompok masyarakat

Respons WP KPK Terkait Kisruh 20 Capim Jilid V
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) angkat bicara terkait ramainya pembicaraan soal seleksi calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah yang akan memasuki tahap akhir, yaitu dimana panitia seleksi (pansel) telah memilih 20 Capim KPK jilid V yang telah diumumkan kepada publik.

Dari 20 nama yang telah diumumkan, terjadi protes dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, tokoh nasional, negarawan, dan dari kelompok masyarakat lainnya yang antikorupsi.

"Kenapa terjadi protes? Karena masyarakat tentu saja menginginkan KPK tetap memberantas korupsi negeri ini tidak ada halangan, dan tidak ada tantangan yang berarti. Karena yang terpenting adalah pimpinan KPK yang punya integritas tinggi, reputasi yang baik, serta rekam jejak yang jelas," ujar ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca: Profil Lengkap Penajam Paser Utara, Ibukota Baru Republik Indonesia yang Diumumkan Jokowi

Artinya, kata Yudi, ketika orang menjadi pimpinan KPK, maka ia akan jadi panglima dalam pemberantasan korupsi negeri ini. Menurutnya, tentu saja kalau ingin menjadi pimpinan KPK, maka harus menjadi orang-orang yang baik, orang yang tidak punya resistensi dari masyarakat.

"Sebab akan sangat berbahaya jika pimpinan KPK ketika terpilih nanti itu orang yang tidak didukung oleh masyarakat. Dan ini tentu saja membuat pemberantasan korupsi akan mati suri, pemberantasan korupsi akan dibajak, pemberantasan korupsi akan jadi kenangan saja," ungkapnya.

Oleh karena itu, terang Yudi, WP KPK mengingatkan, bahwa apapun hasil seleksi ini, tanggung jawab tetap ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Lakukan Pelecehan Seksual dalam Kendaraan, Oknum Anggota Legislatif Diadukan ke Polisi

"Mengapa? karena kalau kita kembali ke UU KPK, Pansel tugasnya untuk memberikan masukan pada presiden mengenai 10 nama yang akan disampaikan kepada DPR yang kemudian akan dipilih oleh DPR khususnya Komisi III," terangnya.

Yudi menegaskan, pihaknya percaya bahwa Jokowi tentu akan mendengar aspirasi dari masyarakat, tokoh-tokoh nasional, dan negarawan, bahwa 10 Capim KPK yang akan diusul oleh Presiden dan akan ditetapkan oleh Kepres untuk disampaikan ke DPR itu adalah orang-orang terbaik yang tidak punya resitensi dari masyarakat.

"Karena itu sekali lagi kami sampaikan, bahwa seleksi ini belum berakhir. Seleksi ini akan ada di tangan Pak Jokowi. Oleh Karena itu, seluruh masyarakat Indonesia yang anti korupsi mari kita kembali suarakan bahwa jangan sampai KPK dipimpin oleh orang yang memiliki reputasi yang kurang baik," tuturnya.

Baca: Foto Presiden Jokowi Diedit Tak Pantas, Kaesang Pangarep Langsung Beri Tanggapan

"Idealisme kita adalah KPK dipimpin oleh orang-orang yang mampu untuk membawa negeri ini bebas dari korupsi. Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa," tambahnya.

Lebih lanjut dia berharap dalam minggu-minggu ini, ketika proses seleksi akan berakhir, Jokowi akan membuat keputusan yang sangat baik dan positif di mata publik.

"Sehingga harapan Pak Jokowi sendiri yang ingin korupsi terus diberantas itu bisa terlaksana," pungkasnya.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved