Saran Ray Rangkuti untuk Tim Seleksi Capim KPK: Unsur Polri dan Jaksa Dioptimalkan di Institusinya

Dan budaya ini jelas harus dihentikan dengan salah satunya adalah menegakan hukum kepada para koruptor.

Saran Ray Rangkuti untuk Tim Seleksi Capim KPK: Unsur Polri dan Jaksa Dioptimalkan di Institusinya
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 20 nama capim KPK telah diumumkan oleh tim seleksi. Dari 20 nama yang muncul, ada 4 dari kepolisian dan 3 dari kejaksaan. 7 capim KPK ini merupakan aparat penegak hukum.

"Justru di sinilah menariknya. Khususnya banyaknya wakil kepolisian yang lolos sebagai capim KPK. Masuknya rombongan anggota polisi atau jaksa ke KPK sebenarnya bukan cerita baru. Beberapa kali dalam seleksi sebelumnya, hal ini juga sudah terjadi," ungkap Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Senin (26/8/2019).

Baca: IPW: Oknum KPK Jangan Sebar Fitnah Kriminalisasi 20 Calon Pimpinan Jilid V

Hanya saja, lanjut Ray kali pertama jumlahnya bisa begitu banyak jika dibandingkan dengan yang sebelumnya dan menjadi menarik. Fenomena banjirnya anggota polisi atau jaksa yang akan masuk ke KPK dapat dilihat sebagai makin banyak potensi anggota polisi dan jaksa yang memang ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Mereka, katanya lagi mungkin menyadari salah satu persoalan terpenting dari masalah bangsa ini adalah masih kuatnya budaya korupsi. Dan budaya ini jelas harus dihentikan dengan salah satunya adalah menegakan hukum kepada para koruptor.

Baca: KPK Periksa Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Hari Ini

"Saat yang sama, kegeraman mereka belum sepenuhnya terwadahi di dua institusi tempat di mana mereka berasal. Artinya dalam hal ini, baik kepolisian maupun kejaksaan dirasa tidak memiliki perhatian yang tinggi pada masalah ini. Karenanya, jalan lain untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi ini adalah dengan menjadi anggota KPK," kata Ray.

Ini semacam kritik terhadap lembaga asal mereka. Ramainya pendaftar capim KPK dari polisi dan jaksa, menurut Ray memberi sinyal bahwa dua institusi ini perlu segera berbenah diri untuk lebih kuat dan tinggi keterlibatannya dalam pemberantasan korupsi.

Baca: Disebut Miliki Konflik Kepentingan Seleksi Capim KPK, Hendardi: Dari Awal Mereka Nyinyir

"Sebaiknya mereka yang sekarang mendaftar sebagai capim KPK baik dari kepolisian maupun kejaksaan agar dioptimalkan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam hal memberantas korupsi tentu melalui dua institusi ini," kata dia.

Baca: Kepala RSPAD: Standar Tes Kesehatan Capim KPK seperti Capres-Cawapres

Bisa saja,imbuh Ray mereka dimasukan dalam satu barisan kordinasi gabungan kepolisin dan kejaksaan yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, jika mereka juga masuk jadi capim KPK, ada kemungkinan polisi atau jaksa yang memiliki kemampuan dan hasrat yang kuat dalam penegakan hukum korupsi makin terbatas.

Pada hal, dalam pemberantasan korupsi ini, dibutuhkan keterlibatan semua institusi untuk mencegah dan menindaknya. Dengan begitu, Capim KPK baiknya diberikan kepada orang lain dengan keahlian, latar belakang, institusi yang berbeda dari kepolisian atau kejaksaan.

Baca: Sosiolog dan Pakar Hukum Dilibatkan dalam Tes Wawancara Capim KPK

"Sehingga sinergitas bukan saja antar lembaga tapi juga antar disiplin ilmu dan keahlian jadi teroptimalkan dalam hal memberantas dan menegakan hukum terhadap korupsi. Dengan begitu, kita berharap Timsel KPK memiliki pandangan yang luas dan strategis dalam hal memilih capim KPK periode 2020-2025,"saran Ray.

"Biarlah anggota polisi dan jaksa kita dorong lebih optimal memberantas korupsi melalui institusi mereka. Sementara KPK diwarnai oleh anggota pimpinan dari unsur lembaga, pendidikan, keahlian lain. Sinerjitas pemberantasan korupsi dapat dilakukan dari berbagai sudut dan institusi," kata Ray lagi.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved