Legislator PKS Tak Setuju Pemerintah Blokir Akses Internet di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI f-PKS, Nasir Djamil tak setuju dengan keputusan pemerintah yang memblokir akses internet di Papua, menyusul kondisi bumi Cendrawasih yang belum kondusif.

Pemblokiran tersebut, menurut Nasir, menunjukkan kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.

"Di satu sisi sebenarnya sangat dimungkinkan (pemblokiran internet) agar kemudian informasi yang beredar itu tidak berkembang menjadi gejolak," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

"Tapi tentu harus ada batasnya, karena kalau kemudian tidak dibatasi itu menunjukkan kelemahan Indonesia, kelemahan aparat kita," sambung Nasir.

Baca: Dibully Saat SD dan Sakit Hati, 53 Tahun Kemduian Kakek Ini Tembak Temannya Saat Reuni

Baca: Komik Gundala Diluncurkan Demi Ajak Generasi Muda Tengok Karya Klasik Nusantara

Ia mengatakan, pemblokiran internet seharusnya dibatasi, hanya dilakukan beberapa jam saja.

Setelah itu, pemerintah harus bisa mengendalikan situasi tanpa harus memblokir akses internet

"Nah, lamanya pemblokiran ini menunjukkan bahwa kita tidak sigap tidak siap mengantisipasi situasi dan kondisi yang ada di sana. Belum lagi nanti kita dituduh kepada pelanggaran hak-hak asasi orang untuk ingin mendapatkan informasi," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk serius menangani masalah Papua, tanpa harus memblokir akses internet.

Menurutnya, justru dengan pemblokiran ini berpotensi akan mengobarkan kembali gejolak di tanah Papua.

"Ketika ada pemblokiran seperti itu bukan tidak meredam malah akan menimbulkan suasana bahkan memanaskan suasana karena informasi mereka tidak tahu mengambil informasi dari mana, akhirnya bisa saja itu bukan ingin  memadamkan justru malah mengobarkan kembali gejolak sosial di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pemerintah akan terus melakukan pemblokiran jaringan internet di Papua sampai kondisi di bumi Cendrawasih aman.

Wiranto menegaskan hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah propaganda berita bohong yang menyerang pemerintah.

“Saya tidak akan ragu-ragu memblokir internet jika sudah membahayakan kepentingan nasional, sampai kapan? Ya sampai aman,” ungkap Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Wiranto mengatakan pemblokiran itu masih dilakukan karena nyatanya memang ada upaya menghasut masyarakat Papua dengan menyebarkan berita bohong.

“Salah satu alat untuk melakukan propaganda ke masyarakat yang menggunakan berita bohong yang disebarkan melalui internet dengan tujuan membakar masyarakat," katanya.