Pemilu 2019

PKB: Tak Perlu Rebutan Pimpinan MPR

Ia mengatakan, perebutan pucuk pimpinan MPR tak perlu sampai menimbulkan konflik.

PKB: Tak Perlu Rebutan Pimpinan MPR
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menegaskan partainya mengedepankan kebersamaan dalam menentukan pimpinan MPR.

Ia mengatakan, perebutan pucuk pimpinan MPR tak perlu sampai menimbulkan konflik.

"Duduk bersama dulu antar fraksi, yang arahan ketua umum itu semuanya mengarah pada bagaimana caranya ada kebersamaan tidak ribut-ribut di DPR dan MPR itu aja," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca: Dua SSK dari Yonif 501 Kostrad dan 129 Personel Marinir Dikirim ke Jayapura

Lebih lanjut, ia menghormati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyiapkan draf revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3) untuk menambah jumlah pimpinan MPR pada periode 2019-2024.

Draf yang telah disiapkan tersebut yakni pimpinan MPR menjadi 10 yakni 9 perwakilan fraksi serta 1 dari unsur DPD.

"Kita hargai semua pendapat yang ada, tapi kalau PKB mengedepankan kebersamaan, revisi atau tidak revisi asal bersama-sama itu udah bagus," tegasnya.

Baca: Aulia Kesuma Terancam Pidana Mati

"Bisa revisi atau tidak revisi tapi itu disepakati bersama, itu aja jangan ributlah soal apakah jadi 10 kursi, 9 kursi, 7 kursi atau seperti sekarang, asal mengedepankan kebersamaan dari partai yang ada semua terima enggak perlu revisi," sambung Jazilul.

Sebelumnya, Baleg DPR RI telah menyiapkan draf revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3) untuk menambah jumlah pimpinan MPR pada periode 2019-2024. 

"Yang saya pernah lihat itu di Baleg itu memang sudah dibuat suatu draf, draf ini adalah memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, itu hanya 9+1," ujar Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).

 Menurut Firman, draf tersebut dipersiapkan sambil menunggu keputusan politik mengenai penambahan pimpinan MPR dari masing-masing partai politik.

 "Ini masih dalam draf yang disiapkan oleh Baleg yang secara resmi bukan dari materi yang harus kita bahas, karena masih ada menunggu keputusan dari pimpinan partai,"katanya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved