Rusuh di Papua

Fadli Zon Kritik Otonomi Khusus di Papua

Ia menilai, pemerintah tak memiliki komitmen panjang untuk membangun daerah paling timur Indonesia itu

Fadli Zon Kritik Otonomi Khusus di Papua
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Fadli Zon 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) yang diterapkan di Papua.

Sebab, gejolak yang belakangan terjadi di Papua, satu di antaranya yakni pembangunan yang tak diinginkan rakyat Papua sendiri, termasuk dalam pelaksanaan Otsus.

Baca: Puan Maharani Urutan Pertama dari 575 Legislator Senayan, Fadli Zon Posisi Delapan

Aktivitas di Pasar Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (31/08/2019) pagi, mulai berjalan kembali. KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI
Aktivitas di Pasar Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (31/08/2019) pagi, mulai berjalan kembali. KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI (Kompas.com/Dhias Suwandi)

Ia menilai, pemerintah tak memiliki komitmen panjang untuk membangun daerah paling timur Indonesia itu.

"Memang kami beberapa kali, saya sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus mengusulkan agar ada revisi terhadap Undang-Undang Otsus itu, tapi pihak pemerintah tidak pernah mau," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

"Padahal menurut saya (revisi) diperlukan, apalagi dana otsus sendiri akan berakhir di 2021, jadi kami berkali-kali bersurat kepada pihak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Otsus tapi pihak pemerintah belum siap," sambung Fadli.

Menurutnya, selama ini dana Otsus yang diberikan kepada rakyat Papua belum tepat sasaran.

Pasalnya, dana Otsus tidak diatur oleh suatu badan yang khusus mengatur dana Otsus.

Baca: Tua-tua Adat Fakfak Papua Barat: Mari Bangun dan Rajut Kembali Persaudaraan

Untuk itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana yang selama ini dipakai dalam Otsus di Papua.

"Kemudian juga pengawasannya waktu itu kami minta kepada BPK itu audit terhadap penggunaan dana (Otsus). Itupun kalau tudak salah bertahun-tahun tidak dilakukan, tapi tetap mendaptkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," pungkas Fadli.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved