Mahkamah Agung Kenalkan Sistem Administrasi Perkara Secara Elektronik ke Anggota Peradi

Administrasi secara elektronik ini lazim disebut e-Court yang terdiri dari e-Filing, e-Payment, dan e-Summon.

Mahkamah Agung Kenalkan Sistem Administrasi Perkara Secara Elektronik ke Anggota Peradi
HANDOUT
Ketua Umum Peradi Juniver Girsang di acara sosialisasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dari Mahkamah Agung di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (2/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dalam upaya memordenisasi sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung RI (MA) melalui Perma No 3 Tahun 2018 memperkenalkan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. 

Administrasi secara elektronik ini lazim disebut e-Court yang terdiri dari e-Filing, e-Payment, dan e-Summon. E- Court kemudian disempurnakan dengan pemberlakuan Perma No 1 Tahun 2019 yang mewajibkan diterapkannya persidangan di pengadilan secara elektronik (e-Litigasi).

Agar e-Ligitasi yang diterapkan secara nasional mulai Januari 2020 nanti berjalan lancar, semua pihak yang berkepentingan, termasuk advokat sebagai pengguna aktif e-Court harus mampu berperkara di pengadilan secara elektronik/online.

Untuk itu Mahkamah Agung bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melaksanakan kegiatan sosialisasi e-Ligitasi yang bertujuan memperkenalkan apa dan bagaimana penerapan e-Ligitasi

Ketua Pokja Perma MA RI, Syamsul Maarif mengatakan sistem ini sangat bagus menurut perspektif Mahkamah Agung, sistem elektronik persidangan tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh pengguna.

"Ini sangat bagus menurut perspektif Mahkamah Agung, sistem elektronik persidangan tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh pengguna, yang punya kewenangan kepada pengguna organisasi Peradi dan advokat lain, Ini langkah yang sangat bagus, dan sistemnya bagus tapi pengguna tidak mendukung juga akan tidak jalan," sebut Syamsul Maarif, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Yang kedua kita menyadari ada persoalan hambatan dilapangan melalui sosialisasi ini ada hal-hal yang belum jelas ditampung dan akan digodok kembali tapi intinya MA ingin agar pelayanan pengadilan lebih cepat lebih sederhana dan lebih murah salah satu pendekatannya adalah melalui sistem elektronik ligitasi ini," ujarnya.

Baca: Polisi: Ada Unsur Kesengajaan di Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Seberang Istana

"Program lebih cepat dan lebih murah melalui e Ligitasi ini adalah bagian kecil dari misi Mahkamah Agung, misinya ingin banget agar peradilan kedepan respected dan agung, makanya salah satu komponen menuju itu adalah pelayanan yang optimal, melalui elektronik dan pelayanan yang lain," sebutnya.

Baca: Cerita Lengkap Hilangnya Wanita Asal Surabaya di Australia, Diduga Korban Pembunuhan Suami Bulenya

Ketua Pokja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung ini menambahkan seluruh pengadilan mulai Mahkamah Agung sampai bawah sudah menyiapkan sarana prasarana sudah disiapkan, pelatihan sdm sudah dilakukan, dan Mahkamah Agung minta dukungan dari publik.

Sementara itu Ketua Umum Peradi Juniver Girsang mengatakan mendukung Perma No 1 Tahun 2019 ini, karena sistem ini mengefektifkan cara kerja advokat.

Baca: Istana: Benny Wenda Provokator, Aktor Intelektual Aksi Rusuh di Papua

"Dengan demikian para advokat segera bisa menyesuaikan diri dengan Perma e Ligitasi, dengan e Ligitasi menurut saya menghemat waktu, biaya, tenaga dan energi, oleh karenanya sebagai ketua Peradi bertanggung jawab mensosialisasikan ini kepada advokat agar segera bisa menyesuaikan diri, karena sistem ini sangat bagus, dan melalui sistem ini bisa membuktikan kepada luar negeri bahwa kita bisa dipercaya berproses berperkara yang cepat," katanya.

Baca: LAKA MAUT Tol Cipularang: Avanza Ini Terbang Puluhan Meter dan Terjun ke Kebun di Sisi Tol

Juniver menambahkan, ini kita bisa buktikan bahwa kita lebih maju, malahan dari negara lain

"Malaysia mereka belum melakukan ini, tapi Indonesia sudah, sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung bahwa sistem ini sangat bagus mendukung percepatan perkara yang selama ini menajdi masalah bagi pencari keadilan, sekarang waktu dan biaya sudah jelas, ini manfaat dari sosialisasi ini," tandas Juniver Girsang.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Penangkapan Mahasiswa Papua!

Perma Nomor 1 Tahun 2019 sejak di launching pada tanggal 13 juli 2019 telah terdaftar sebanyak 19.034 peserta, terverifikasi 17.520, 70 % berasal dari anggota Peradi (13.342) sedangkan sebanyak 30% peserts lainnya.

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved