Revisi UU KPK

Saut Situmorang: Revisi untuk Memperkuat KPK Bukan Memperlemah

Saut Situmorang, menegaskan pimpinan dan pegawai KPK mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, hanya untuk memperkuat KPK.

Saut Situmorang: Revisi untuk Memperkuat KPK Bukan Memperlemah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK menyatakan akan melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa serta akan terus mengusut dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara BLBI. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menegaskan pimpinan dan pegawai KPK mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, hanya untuk memperkuat kelembagaan komisi anti rasuah.

"Revisi itu kalau memperkuat KPK, kalau memperkuat kenapa tidak?. Kalau orang bilang ini terlalu lama UU-nya dengan yang ada saja sekarang cukup perform. Jadi bukan memperlemah," kata Saut, ditemui di kantor KPK, Minggu (8/9/2019).

Pernyataan itu menanggapi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang mengungkapkan draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga datang dari pimpinan komisi anti rasuah.

Selain itu, dia mengimbau, presiden dan DPR RI tidak memilih lima orang pimpinan KPK periode 2019-2023 yang menyetujui revisi UU KPK untuk melemahkan lembaga tersebut.

"Kalau dia memilih yang memperkuat itu pasti secara rekomendasi. Kalau mendukung revisi saat ini tentu jangan dipilih, karena bagaimanapun kita ingin memperkuat. Siapa yang mau memperlemah saya tidak tahu," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menepis tuduhan sejumlah pihak yang menyebut revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikerjakan senyap oleh DPR.

Saut Situmorang bersama-sama para pegawai yang tergabung di wadah pegawai menutup empat logo KPK, pada Minggu (8/9/2019) pagi.
Saut Situmorang bersama-sama para pegawai yang tergabung di wadah pegawai menutup empat logo KPK, pada Minggu (8/9/2019) pagi. (TRIBUNNEWS.COM/GLERY LAZUARDI)

Menurut Fahri, revisi tersebut datang juga dari pimpinan KPK itu sendiri.

Bahkan, ia menyebut jika pembahasan revisi UU KPK dilakukan atas dasar permintaan dari sejumlah pihak.

Ia pun menegaskan perubahan UU tersebut bukan merupakan kemauan anggota dewan semata.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved