TOPIK
Revisi UU KPK
-
Kegiatan yang dimoderatori oleh Fernando Yohanes tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Sejabodetabek.
-
UU KPK hasil revisi resmi mulai berlaku pada Kamis (17/10/2019) kemarin setelah ditetapkan DPR RI 30 hari lalu. Bagaimana fakta-faktanya?
-
ICW masih menunggu penerbitan perppu karena masih memegang janji yang disampaikan Jokowi pada saat akan menjadi presiden tahun 2014.
-
Prof Hibnu Nugroho mengatakan bahwa solusi KPK saat ini bukan hanya Perppu tetapi juga bisa melalui judicial review atau legislative review.
-
Namun, menurutnya, adanya aturan tersebut menjadi bukti keseriusan negara dalam menuntaskan masalah korupsi di negeri ini.
-
UU KPK itu sudah diundangkan di Lembar Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN) nomor 6409 yang diundangkan pada 17 Oktober 2019.
-
Sebab ketika UU ini sudah berjalan dan dilihat bahwa ada kejanggalan maka dapat ditempuh jalur yang konstitusional yaitu Judicial Review.
-
Hanya saja, ketika ingin menyerahkan spanduk itu kepada polwan yang berjaga, petugas sempat enggan menerimanya
-
Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ragu untuk menerbitkan Perppu KPK.
-
Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) angkat suara atas berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi.
-
Survei lembaga Parameter Politik Indonesia menyatakan sebagian besar responden meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK.
-
Undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi berlaku hari ini, Kamis (17/10/2019).
-
"Kita dapat lihat ibu-ibu polwan yang sudah cantik-cantik ini menyambut kita" ucap sang orator menanggapi hal tersebut
-
Mereka menyampaikan tuntutan agar Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu untuk UU KPK hasil revisi yang sudah mulai berlaku hari ini
-
Namun demikian, ia mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang tidak mengeluarkan Perppu KPK.
-
"(Tawaran uang) minggu-minggu ini. Ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," tutur Abdul Basit
-
Kesesatan informasi tersebut yakni adanya anggapan bahwa KPK tidak bisa lagi menyadap sebelum terbentuknya Dewan Pengawas KPK.
-
Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu menilai, sikap Jokowi yang belum menerbitkan Perppu akan membuat investor malas berinvestasi.
-
Para ekonom tersebut juga telah melakukan telaah literatur terhadap dampak buruk korupsi.
-
Pasalnya, di UU terbaru, OTT dan penyadapan dilakukan atas izin dewan pengawas KPK.
-
Di antaranya, persoalan pada beleid pasal 29 ayat e, yang salah tulis '50 (empat puluh)'. Hal tersebut dinilai bisa menimbulkan salah interpretasi dan
-
Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.
-
Pertama yakni melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), lalu Legislatif Revieuw, dan Judicial Review.
-
Suhud Alynudin menyatakan, gelombang penolakan masyarakat terhadap UU KPK hasil revisi dinilainya sudah sangat besar.
-
Menurut MAKI, tidak berlakunya revisi UU KPK berkenaan tidak terpenuhinya mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan
-
Meskipun Presiden Joko Widodo belum menandatanganinya, UU KPK hasil revisi tetap berlaku.
-
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah pasrah dengan akan berlakunya UU KPK hasil revisi.
-
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan revisi UU KPK merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
-
Karena tidak ada kewenangan SP3, kondisi tersebut lanjut Azrie dapat mempersulit KPK dan juga tidak memberikan kepastian hukum bagi terdakwa
-
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku sedih Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan segera berlaku.
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
