TOPIK
Revisi UU KPK
-
Ia menilai majelis hakim Wahiduddin Adams masih mau mendengar dan menimbang-menimbang kebenaran suatu bukti yang ada di persidangan.
-
Dewas berharap putusan MK tersebut memperkuat kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
-
Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut.
-
Wahiduddin menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembentukan UU secara kasat mata memang telah ditempuk pihak pembentuk UU
-
MK memutus menolak permohonan uji formil Undang - Undang KPK baru yang diajukan para eks pimpinan lembaga antirasuah.
-
Anggota Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan berdasarkan bukti lampiran dari DPR terkait rangkaian diskusi publik.
-
51 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia mengambil inisiatif untuk mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Arsul Sani menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean
-
Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV Laode M. Syarif memprediksi korupsi bakal tumbuh subur sejak UU Nomor 19 Tahun 2019 diberlaku
-
Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pokok permohonan pemohon tidak dapat diterima.
-
Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim tugas lembaganya tidak terganggu setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan korupsi berlaku.
-
Majelis hakim konstitusi menunda mendengarkan keterangan dari kuasa Presiden dan DPR RI terkait uji materi UU KPK
-
Mahkamah Konstitusi (MK) juga menunda tiga sidang uji materi terkait permohonan perkara uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi
-
Arsul Sani menepis tudingan ada penyelundupan produk hukum terkait Undang-Undang KPK hasil revisi, seperti tuduhan Muhammad Isnur.
-
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Perpres KPK yang bakal mengatur organisasi dan tata kerja diharapkan segera rampung.
-
Laode M Syarif mengatakan sejatinya yang direvisi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukan Undang-Undang KPK.
-
Proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan kilat hingga kini masih jadi pertanyaan.
-
Neta S Pane meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjabarkan UU KPK
-
Violla Reininda, mengatakan akan tetap berusaha meminta daftar hadir sidang paripurna pengesahan Undang-Undang tersebut dan rekaman CCTV ke DPR.
-
Saldi Isra mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing tiga pimpinan KPK mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.
-
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
-
Jokowi menjelaskan UU KPK baru resmi berlaku setelah dewan pengawas (dewas) terbentuk dan pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik di pertengahan
-
Pasalnya sewaktu amandemen UU KPK digelar di DPR, PKS kalah suara. Mayoritas fraksi partai politik yang lain setuju UU KPK direvisi.
-
Seusai menyetor data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Mahfud MD bilang kalau Jokowi masih mempertimbangkan hal tersebut.
-
Saut Situmorang: keadaan masa kini cukup relevan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 lewat perppu.
-
Kabar mundurnya anggota Penasihat KPK menguat sejak DPR dan pemerintah menyetujui UU KPK hasil revisi yang disebut-sebut memangkas banyak kewenangan
-
Saut menyebut UU KPK baru itu sarat dengan potensi mendukung pelaku tindak pidana korupsi.
-
Hal itu disampaikan Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menanggapi mundurnya Tsani Annafari dari lembaga antirasuah.
-
ICW menyebut narasi antikorupsi yang diucapkan Joko Widodo hanya omong kosong belaka
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang KPK
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
