Kekurangan Tenaga Kerja, Jepang Minta Indonesia Kirim Sumber Daya Manusia

Pemerintah Jepang mengaku kekurangan tenaga kerja dalam bidang otomotif dan industri makanan.

Kekurangan Tenaga Kerja, Jepang Minta Indonesia Kirim Sumber Daya Manusia
Rina Ayu/Tribunnews.com
Gubernur Prefektur Aichi, Jepang, Hideaki Ohmura, di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Jepang mengaku kekurangan tenaga kerja dalam bidang otomotif dan industri makanan.

Atas hal tersebut, Jepang meminta Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja.

Hal itu diungkapkan, Gubernur Prefektur Aichi, Jepang, Hideaki Ohmura, saat bertemu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Ia berharap Indonesia dapat memenuhi keinginan tersebut dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil.

Baca: Alexander Marwata: Saya Tidak Punya Ambisi Harus Terpilih Jadi Pimpinan KPK

"Saat ini Jepang atau Aichi juga mengalami kekurangan SDM atau tenaga kerja. Oleh karena itu, memang kami menawarkan juga bagaimana Indonesia mengirimkan tenaga kerja atau anak magang yang sudah mendapatkan pembekalan baik," ujar Ohmura.

Ohmura menilai, potensi tersebut ada di Indonesia.

Selain memiliki jumlah penduduk besar, kini fokus pemerintahan Jokowi- JK adalah meningkatkan kualutas Sumber Daya Manusia (SDM).

Baca: Duh, 31 Cewek Asal Bandung Dijual di Karimun, Tarif Sekali Booking Bisa Mencapai Rp 2 Juta

Ia menerangkan, saat ini saja di Aichi ada 7.000 WNI yang bekerja dan bermukim.

Jumlahnya jauh lebih kecil bila dibandingkan tenaga kerja negara lain seperti Vietnam, Fillipina, maupun Brazil.

"Saat ini orang Filiphina yang bekerja di Aichi itu 35 ribu orang, Vietnam saja 30 ribu orang apalagi kalau dari Brazil itu 60 ribu orang sedangkan kalau Indonesia baru 7 ribu orang sedangkan penduduknya banyak berarti potensi untuk ke depannya masih ada," harap dia.

Baca: Kekasih Jefri Nichol Datang ke PN Jakarta Selatan, Kepalanya Tertunduk

Ohmura menuturkan, usulan itu kemudian diterima baik Jusuf Kalla dan selanjutnya akan menyatukan aturan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan bahasa bagi pekerja sebelum berangkat.

"Kami juga sangat berminat untuk ikut telribat dalam melakukan pendidikan atau pelatihan vokasi. Jadi baik tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat government bersama-sama dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan yang ada untuk berpatisiapsi," ungkap dia.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved