Seleksi Pimpinan KPK

Fahri Hamzah Setuju Ada Kontrak Politik dengan Calon Pimpinan KPK, Ini Alasannya

Fahri memprediksi Komisi III akan melampirkan kontrak politik dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK

Fahri Hamzah Setuju Ada Kontrak Politik dengan Calon Pimpinan KPK, Ini Alasannya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan rencana pemberian kontrak politik kepada Calon Pimpinan KPK bila terpilih nanti. Kontrak politik tersebut berisikan janji konsistensi Capim KPK bila terpilih sebagai pimpinan.

Fahri memprediksi Komisi III akan melampirkan kontrak politik dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK, karena selama ini menyaksikan penyimpangan kinerja KPK.

"Mungkin di antaranya karena komisi 3 selama ini menjadi saksi penyimpangan pemahaman pimpinan KPK yang setelah jadi pimpinan engga lagi ikut UU, tapi ikut SOP KPK, ikut wadah pegawai KPK," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,Selasa, (10/9/2019).

Menurut Fahri Komisi III kemungkinan menilai bahwa apa yang disampaikan sikap pimpinan KPK saat mengikuti seleksi tidak sesuai atau berbeda setelah terpilih.

Karena itu, Komisi III memberikan kontrak politik agar para Capim konsisten dengan sikapnya.

"Padahal mereka itu di atas, dipilih DPR yang dipilih rakyat. Harusnya dia bebas mengekspresikan sesuai dengan undang-undang. Bukan setelah jadi pimpinan KPK ditangkap birokrasi internal, SOP, dan juga wadah pegawai yang melenceng," katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Kasarnya menurut Fahri, kontrak politik dibuat agar KPK patuh dengan aturan undang-undang. Dalam melakukan pemberantasan korupsi, KPK tidak menggunakan aturan sendiri.

"Saya kira istilahnya suruh mereka tekun, taat, sesuai dengan maunya undang-undang. Jangan buat aturan sendiri. Sekarang ini kan banyak buat aturan sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan sepuluh calon pimpinan (Capim) KPK yang akan menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan akan mengisi surat pernyataan berisi komitmen yang dibubuhi meterai.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved