Mendagri Masih Cari Dasar Hukum Pemekaran Provinsi Papua

Pemekaran wilayah di Papua sudah menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional yang belum terealisasi, yang kemudian ditagih oleh masyarakat Papua.

Mendagri Masih Cari Dasar Hukum Pemekaran Provinsi Papua
Rizal Bomantama
Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka rapat kerja nasional “Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional” bersama TNI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjhajo Kumolo mengaku masih mencari dasar hukum pemekaran 5 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Sebelumnya tokoh Papua meminta kepada presiden pemekaran wilayah dengan menambah lima provinsi pada wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.

"Kami sedang cari dasar hukum untuk, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran dalam tanda petik provinsi sudah diatur di UU tahun 99 kalau engga salah, dasarnya itu," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Rabu, (11/9/2019),

Menurut Tjahjo permintaan pemekaran provinsi di Papua masih merupakan aspirasi. Apabila kemudian aspirasi tersebut direalisasikan bukan berarti pemerintah akan mencabut moratorium DOB (daerah otonomi baru)

Karena, pemekaran wilayah di Papua sudah menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional yang belum terealisasi, yang kemudian ditagih oleh masyarakat Papua.

"Oh enggak (dicabut). beda, lain. ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU nya hanya tertunda saja. kemarin ditagih oleh tokoh-tokoh papua, dipertimbangkan, kita cek dulu," katanya.

Baca: 3 Janji Presiden Joko Widodo untuk Papua, Bangun Istana Presiden hingga Rekrut Warga Jadi BUMN

Menurut Tjahjo presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek dasar hukum pemekaran wilayah di Papua.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan sebagian pembentukan lima provinsi baru di Papua dan Papua Barat.

Awalnya, para tokoh asal Bumi Cenderawasih tersebut meminta Presiden Jokowi menyetujui adanya pemekaran dengan menambah lima provinsi pada wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved